Anggota Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI, Muhammad "Ongen" Sangaji duduk menunggu jadwal pemeriksaan di lobby Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (18/5).
KPK
Anggota Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI, Muhammad "Ongen" Sangaji duduk menunggu jadwal pemeriksaan di lobby Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (18/5).
Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI itu diperiksa terkait kasus dugaan suap pembahasan dua Raperda tentang reklamasi di Teluk Jakarta.
"Ongen" yang duduk menunggu di samping pria berbaju oranye itu tampak mengenakan kemeja batik hitam bermotif.
Menyandarkan dagu dengan tangannya, anggota Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI itu tampak duduk termenung saat menunggu jadwal pemeriksaan.
Anggota Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI, Muhammad "Ongen" Sangaji saat menunggu jadwal pemeriksaan di lobby Gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/5).
Yang bersangkutan sebelumnya tidak dapat memenuhi panggilan karena masih menjalankan ibadah haji di Arab Saudi.
Baca SelengkapnyaHasil pemeriksaan awal, tekanan darah Sudewo sempat berada pada angka yang cukup tinggi sehingga diperlukan observasi lebih lanjut sebelum menerima.
Baca SelengkapnyaDari empat tersangka tersebut, salah satunya adalah Bupati Muara Enim nonaktif, Edison.
Baca SelengkapnyaKPK membantah isu yang menyebut Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto terlibat kasus korupsi MBG dan menegaskan yayasannya bergerak di bidang sosial.
Baca SelengkapnyaAgenda persidangan hari ini adalah pembacaan tuntutan terhadap dua terdakwa dari PT Karabha Digdaya.
Baca SelengkapnyaBudi menjelaskan, dugaan pemberian ini berkaitan dengan temuan BPK dalam pengadaan, salah satunya adalah Smart TV.
Baca SelengkapnyaMelalui kerja sama ini, kedua belah pihak akan bersinergi dalam penguatan regulasi, pengelolaan pengaduan, penanganan kasus, hingga sinergi data.
Baca SelengkapnyaSumarni mengemban jabatan itu setelah menerima Surat Keputusan (SK) penunjukan Plt Bupati Muara Enim.
Baca SelengkapnyaKPK menggandeng Kortas Tipikor Polri melalui skema joint investigation untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan menangani perkara strategis.
Baca Selengkapnya
KPK merinci barang bukti suap Bupati Muara Enim Edison, termasuk uang tunai ratusan juta rupiah, mata uang asing, dan saldo rekening miliaran yang tersebar di beberapa nomine, menegaskan keseriusan dalam penanganan kasus Barang Bukti Suap Bupati M...
Baca Selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Muara Enim Edison menerima jatah lima persen dari setiap setoran rekanan. Skandal korupsi Bupati Muara Enim ini melibatkan distribusi uang melalui rekening nomine dan telah menyeret empat tersangka.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan **KPK Suap Proyek Muara Enim** senilai Rp500 juta, melibatkan pejabat daerah dan pihak swasta untuk memuluskan proyek pengadaan. Siapa saja yang terlibat dan bagaimana modusnya?
Baca Selengkapnya