komisi yudisial
Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki (kiri) menerima berkas dari terdakwa dugaan kasus korupsi penyalahgunaan pita frekuensi yang juga Mantan Dirut IM2 Indar Atmanto (tengah) didampingi Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia Setyanto P Santosa di Komisi Yudisial, Jakarta, Rabu (17/7). Kedatangan Masyarakat Telematika Indonesia itu untuk mengadukan hakim Tipikor yang memutus bersalah mantan Dirut IM2 Indar Atmanto dan memvonis dengan hukuman penjara 4 tahun.
Dari ki-ka: Komisioner BRTI Nonot Harsono, mantan Dirut IM2 Indar Atmanto, Ketua Bidang Legal Mastel Dewi Pelitawati, Sekjen Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Sapto Anggoro dan anggota APJII Herwindsyah Yusuf saat mengadukan hakim Tipikor di Komisi Yudisial, Jakarta, Rabu (17/7).
Suasana pertemuan yang digelar di Kantor Yudisial, Jakarta, Rabu (17/7).
Terdakwa mantan Dirut IM2 Indar Atmanto (kiri) tampak berbincang dengan Sekjen Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Sapto Anggoro saat menyerahkan berkas di Komisi Yudisial, Jakarta, Rabu (17/7).
Dari ki-ka: Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki, Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia Setyanto P Santosa saat mengadukan hakim Tipikor di Komisi Yudisial, Jakarta, Rabu (17/7).
Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia Setyanto P Santosa (kanan) memberikan tanggapan saat mengadukan hakim Tipikor di Komisi Yudisial, Jakarta, Rabu (17/7).
Mantan Dirut IM2 Indar Atmanto (kiri) berbincang dengan Ketua Bidang Legal Mastel Dewi Pelitawati saat menyerahkan saat mengadukan hakim Tipikor di Komisi Yudisial, Jakarta, Rabu (17/7).
Komisi Yudisial (KY) mencatat 592 laporan dugaan pelanggaran etik hakim selama Januari-Juni 2026. Sebanyak 80 laporan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti, menunjukkan komitmen KY menjaga integritas peradilan dan menindak tegas pelanggaran etik hakim.
Baca Selengkapnya
Seorang pakar hukum dari Unsoed mempertanyakan putusan kasasi Mahkamah Agung dalam kasus tanah Bank Kalbar yang membebaskan terdakwa, memicu perdebatan tentang keadilan hukum.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak Polda DI Yogyakarta mengusut tuntas kasus kekerasan anak Daycare Little Aresha, Sorosutan, Umbulharjo, yang diduga melibatkan pimpinan yayasan seorang hakim aktif.
Baca Selengkapnya
Komisi Yudisial (KY) membuka pintu bagi partisipasi publik dalam pengawasan peradilan dan perilaku hakim, menawarkan jalur pengaduan mudah untuk memastikan integritas dan profesionalisme demi Partisipasi Publik Pengawasan Peradilan yang efektif.
Baca Selengkapnya
Pakar hukum Prof. Suparji Ahmad menyoroti pentingnya Netralitas KY Seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc HAM, dan Tipikor 2026. Ini kunci perbaikan citra peradilan dan pencegahan intervensi politik.
Baca Selengkapnya
Komisi Yudisial (KY) menegaskan komitmennya untuk memastikan Seleksi Hakim Agung KY dan hakim ad hoc berjalan transparan dan independen, mengundang partisipasi publik dalam pengawasannya.
Baca Selengkapnya
Komisi Yudisial (KY) telah merampungkan pemeriksaan etik terhadap Ketua dan Wakil Ketua PN Depok nonaktif, dan kini akan mengkaji hasilnya untuk menentukan rekomendasi sanksi.
Baca Selengkapnya
Komisi Yudisial (KY) tengah mendalami dugaan pelanggaran etik Ketua dan Wakil Ketua PN Depok yang tersandung kasus korupsi, menunjukkan sinergi positif antarlembaga dalam penegakan hukum.
Baca Selengkapnya
Komisi Yudisial (KY) menggandeng media massa untuk melacak rekam jejak calon dalam Seleksi Hakim Agung KY dan Ad Hoc HAM, memastikan integritas kandidat yang akan bertugas di Mahkamah Agung.
Baca Selengkapnya
Komisi Yudisial (KY) memantau sidang vonis Fandi Ramadhan, ABK penyelundup sabu di Batam, memastikan proses hukum berjalan sesuai kode etik. KY Pantau Vonis ABK Batam ini menarik perhatian publik.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus dalami dugaan suap sengketa lahan Depok seluas 6.500 meter persegi yang melibatkan pejabat Pengadilan Negeri Depok dan PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung sebelum melakukan **penahanan hakim PN Depok** terkait OTT korupsi sengketa lahan, sebagai bentuk ketaatan pada KUHAP baru dan menjaga marwah peradilan.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi