Massa gabungan buruh dan mahasiswa berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/2/2023). Dalam aksinya, mereka menolak Perppu Cipta Kerja yang dinilai banyak kejanggalan dalam penerbitannya.
Perppu Cipta Kerja
Massa gabungan buruh dan mahasiswa berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/2/2023). Dalam aksinya, mereka menolak Perppu Cipta Kerja yang dinilai banyak kejanggalan dalam penerbitannya.
Massa gabungan buruh dan mahasiswa berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/2/2023). Dalam aksinya, mereka menolak Perppu Cipta Kerja yang dinilai banyak kejanggalan dalam penerbitannya.
Massa gabungan buruh dan mahasiswa berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/2/2023). Dalam aksinya, mereka menolak Perppu Cipta Kerja yang dinilai banyak kejanggalan dalam penerbitannya.
Massa gabungan buruh dan mahasiswa berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/2/2023). Dalam aksinya, mereka menolak Perppu Cipta Kerja yang dinilai banyak kejanggalan dalam penerbitannya.
Massa gabungan buruh dan mahasiswa berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/2/2023). Dalam aksinya, mereka menolak Perppu Cipta Kerja yang dinilai banyak kejanggalan dalam penerbitannya.
Massa gabungan buruh dan mahasiswa berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/2/2023). Dalam aksinya, mereka menolak Perppu Cipta Kerja yang dinilai banyak kejanggalan dalam penerbitannya.
Massa gabungan buruh dan mahasiswa berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/2/2023). Dalam aksinya, mereka menolak Perppu Cipta Kerja yang dinilai banyak kejanggalan dalam penerbitannya.
Massa gabungan buruh dan mahasiswa berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/2/2023). Dalam aksinya, mereka menolak Perppu Cipta Kerja yang dinilai banyak kejanggalan dalam penerbitannya.
Massa gabungan buruh dan mahasiswa berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/2/2023). Dalam aksinya, mereka menolak Perppu Cipta Kerja yang dinilai banyak kejanggalan dalam penerbitannya.
Massa gabungan buruh dan mahasiswa membakar keranda mayat saat berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/2/2023). Dalam aksinya, mereka menolak Perppu Cipta Kerja yang dinilai banyak kejanggalan dalam penerbitannya.
Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sumatera Utara (Sumut) meminta Kemenaker segera mengevaluasi perusahaan alih daya yang terbukti merugikan pekerja, mengungkap berbagai pelanggaran serius.
Baca Selengkapnya
Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, mengungkapkan bahwa sejumlah Konflik Lahan PSN di Indonesia memiliki akar masalah yang sama, terkait kebijakan hulu dan hilirisasi tambang, serta mendesak aparat penegak hukum untuk mencegah terulangnya kasus serupa
Baca Selengkapnya
Polres Metro Bekasi berhasil membongkar praktik oplos gas bersubsidi yang merugikan negara dan masyarakat, dengan omzet fantastis mencapai ratusan juta rupiah. Simak detail pengungkapan praktik oplos gas ini.
Baca Selengkapnya
Polres Metro Tangerang Kota berhasil mengungkap praktik penjualan benih lobster ilegal di Tangerang, mengamankan dua pelaku dan ribuan BBL jenis pasir yang akan diselundupkan ke Singapura.
Baca Selengkapnya
Dewan Pengupahan Sumsel mengusulkan kenaikan UMP Sumsel 2026 sebesar 8 persen, namun penetapan akhir masih menunggu regulasi pusat. Akankah usulan ini disetujui?
Baca Selengkapnya
Gubernur Yulius Selvanus menegaskan Revisi RTRW Sulawesi Utara akan menjadi kompas pembangunan selama dua dekade mendatang. Simak detail tahapan dan harapan besar ini!
Baca Selengkapnya
PP Muhammadiyah mengajak akademisi melakukan Riset Dampak Peraturan yang seringkali dibuat tanpa basis masalah masyarakat, seperti UU Cipta Kerja dan Minerba. Apa alasannya?
Baca Selengkapnya
THR menjadi hak karyawan yang wajib diberikan perusahaan menjelang hari raya keagamaan. Pahami cara menghitung THR sesuai UU Cipta Kerja 2020.
Baca Selengkapnya
Ia menilai putusan MK tersebut sudah berfisat final dan mengingat.
Baca Selengkapnya
Putusan ini tertuang dalam Putusan MK Nomor 168/PUU-XXII/2024, yang salah satu poin utamanya menyentuh mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Baca Selengkapnya
MK membagi pertimbangan hukum ke dalam enam klaster dalil permohonan.
Baca Selengkapnya
Wakil Presiden Partai Buruh Agus Supriyadi, mendengar putusan MK dikabulkan tentunya mendapat dukungan dari kaum buruh.
Baca Selengkapnya