KPU NTB aktif mendorong seluruh partai politik peserta pemilu untuk melakukan pemutakhiran data keanggotaan dan kepengurusan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) demi menjaga akurasi data dan mendukung kualitas demokrasi.

Figur Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep dinilai memperkuat citra PSI sebagai partai anak muda dan dekat dengan Presiden Jokowi, namun survei LPI mengungkap elektabilitas PSI masih di bawah ambang batas parlemen.

Badan Pengkajian MPR RI menggelar diskusi mendalam untuk mengkaji penguatan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia, menyoroti tantangan dan refleksi kualitas demokrasi yang berkembang di tengah masyarakat.

KPU Kabupaten Bengkayang intensif melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Langkah ini krusial untuk menjamin hak pilih warga di daerah terpencil dan memastikan integritas pemilu yang berkualita

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kulon Progo mengusulkan integrasi pendidikan pemilih ke mata pelajaran PPKn di sekolah dan madrasah melalui Kurikulum Merdeka, bertujuan membentuk generasi muda yang cerdas dan berintegritas dalam demokrasi.

Pelaku politik uang sebaiknya tidak hanya didiskualifikasi dari kontestasi, tetapi juga dilarang ikut pada pemilihan berikutnya.

Deep play yaitu sebuah permainan dengan taruhan tinggi yang secara rasional seharusnya tidak diikuti, tetapi tetap dijalankan karena sarat makna simbolik.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan penentuan angka ideal Ambang Batas Parlemen akan melalui dialog intensif dengan partai politik lain serta kajian komprehensif untuk efektivitas pemerintahan.

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembatasan uang tunai pemilu. Langkah ini diharapkan mampu memurnikan suara rakyat dan mendorong transparansi.

Pemilihan lokal kembali digelar di Gaza setelah 20 tahun, di tengah konflik berkepanjangan dan upaya memperkuat legitimasi politik Palestina.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyampaikan hasil kajian pencegahan korupsi terkait tata kelola partai politik kepada Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani, mendesak reformasi sistem politik di Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti lemahnya sistem kaderisasi partai politik sebagai akar masalah praktik mahar politik yang berpotensi memicu korupsi. Simak usulan KPK untuk perbaikan Kaderisasi Partai Politik.