Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Tingkat Kepatuhan Lapor LHKPN 2018 Hanya 64 Persen

Tingkat Kepatuhan Lapor LHKPN 2018 Hanya 64 Persen

KPK

merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
Tingkat Kepatuhan Lapor LHKPN 2018 Hanya 64 Persen

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan (kiri), Plt Direktur LHKPN KPK Kunto Ariawan (tengah), dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah (kanan) memberikan keterangan terkait penerimaan LHKPN 2018 di Gedung KPK, Jakarta, Senin (14/1). Dalam penerimaan LHKPN 2018 ini tingkat kepatuhan pejabat negara cenderung menurun. Sebelumnya, tingkat kepatuhan lapor LHKPN mencapai 78 persen, kini turun menjadi 64,05 persen. Sementara itu, penerimaan LHKPN daerah terendah adalah Papua Barat dan Sulawesi Selatan.

Tingkat Kepatuhan Lapor LHKPN 2018 Hanya 64 Persen

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dan Plt Direktur LHKPN KPK Kunto Ariawan memberikan keterangan terkait penerimaan LHKPN 2018 di Gedung KPK, Jakarta, Senin (14/1).

Tingkat Kepatuhan Lapor LHKPN 2018 Hanya 64 Persen

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Plt Direktur LHKPN KPK Kunto Ariawan, dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan terkait penerimaan LHKPN 2018 di Gedung KPK, Jakarta, Senin (14/1).

Tingkat Kepatuhan Lapor LHKPN 2018 Hanya 64 Persen

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Plt Direktur LHKPN KPK Kunto Ariawan, dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan terkait penerimaan LHKPN 2018 di Gedung KPK, Jakarta, Senin (14/1).

Tingkat Kepatuhan Lapor LHKPN 2018 Hanya 64 Persen

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Plt Direktur LHKPN KPK Kunto Ariawan, dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan terkait penerimaan LHKPN 2018 di Gedung KPK, Jakarta, Senin (14/1).

Tingkat Kepatuhan Lapor LHKPN 2018 Hanya 64 Persen

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Plt Direktur LHKPN KPK Kunto Ariawan, dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan terkait penerimaan LHKPN 2018 di Gedung KPK, Jakarta, Senin (14/1).

Ombudsman Sentil BGN dan Kementerian Imipas, Sempat Sampaikan Temuan Konflik Kepentingan Tapi Dicueki
Ombudsman Sentil BGN dan Kementerian Imipas, Sempat Sampaikan Temuan Konflik Kepentingan Tapi Dicueki

Tidak lama berselang, kasus suap juga menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim.

Baca Selengkapnya
Pemprov Jateng Gandeng KPK Perkuat Tata Kelola Pertambangan MBLB
Pemprov Jateng Gandeng KPK Perkuat Tata Kelola Pertambangan MBLB

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membenahi tata kelola pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), memastikan investasi tetap berjalan legal dan bertanggung jawab di Jawa Tengah.

Baca Selengkapnya
Viral Kepulan Asap Diduga Gas Air Mata saat Demo di Salemba Jakarta, Polisi Buka Suara
Viral Kepulan Asap Diduga Gas Air Mata saat Demo di Salemba Jakarta, Polisi Buka Suara

Sebuah video beredar di media sosial adanya kepulan asap tebal saat aksi unjuk rasa pada Jumat (12/6) kemarin. Hal itu terjadi di Salemba, Jakarta Pusat.

Baca Selengkapnya
Pemprov Jateng Gandeng KPK Benahi Tata Kelola Tambang Galian C dari Hulu ke Hilir
Pemprov Jateng Gandeng KPK Benahi Tata Kelola Tambang Galian C dari Hulu ke Hilir

Tata kelola tambang harus dibenahi agar tidak menimbulkan persoalan hukum, lingkungan, maupun potensi kehilangan pendapatan daerah.

Baca Selengkapnya
FOTO: Gelombang Aksi Mahasiswa Soroti Beban Ekonomi Masyarakat
FOTO: Gelombang Aksi Mahasiswa Soroti Beban Ekonomi Masyarakat

Ratusan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di kawasan pusat Jakarta dengan membawa sejumlah tuntutan terkait kondisi ekonomi nasional.

Baca Selengkapnya
KPK Bantah Foto Tumpukan Dolar di Rumah Silmy Karim yang Viral di Media Sosial
KPK Bantah Foto Tumpukan Dolar di Rumah Silmy Karim yang Viral di Media Sosial

KPK membantah foto tumpukan dolar yang viral berasal dari rumah Silmy Karim. Penyidik hanya menyita uang tunai, valas, kendaraan, dan perhiasan.

Baca Selengkapnya
KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Bos Maktour Fuad Hasan Masyhur dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Bos Maktour Fuad Hasan Masyhur dalam Kasus Korupsi Kuota Haji

Yang bersangkutan sebelumnya tidak dapat memenuhi panggilan karena masih menjalankan ibadah haji di Arab Saudi.

Baca Selengkapnya
Sudewo Jalani Masa Tahanan Titipan di Rutan Semarang, Belum Bisa Dijenguk
Sudewo Jalani Masa Tahanan Titipan di Rutan Semarang, Belum Bisa Dijenguk

Hasil pemeriksaan awal, tekanan darah Sudewo sempat berada pada angka yang cukup tinggi sehingga diperlukan observasi lebih lanjut sebelum menerima.

Baca Selengkapnya
OTT KPK di Muara Enim, Bupati Nonaktif Edison Jadi Tersangka Kasus Suap
OTT KPK di Muara Enim, Bupati Nonaktif Edison Jadi Tersangka Kasus Suap

Dari empat tersangka tersebut, salah satunya adalah Bupati Muara Enim nonaktif, Edison.

Baca Selengkapnya
Respons KPK Usai Nama Fitroh Rohcahyanto Terseret Kasus MBG
Respons KPK Usai Nama Fitroh Rohcahyanto Terseret Kasus MBG

KPK membantah isu yang menyebut Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto terlibat kasus korupsi MBG dan menegaskan yayasannya bergerak di bidang sosial.

Baca Selengkapnya
Sidang Kasus Suap Eksekusi Lahan, Jaksa KPK Bacakan Tuntutan Terhadap Penyuap Hakim Depok
Sidang Kasus Suap Eksekusi Lahan, Jaksa KPK Bacakan Tuntutan Terhadap Penyuap Hakim Depok

Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan tuntutan terhadap dua terdakwa dari PT Karabha Digdaya.

Baca Selengkapnya
KPK OTT 5 Anggota BPK, Pengembangan Kasus Korupsi Bupati Muara Enim
KPK OTT 5 Anggota BPK, Pengembangan Kasus Korupsi Bupati Muara Enim

Budi menjelaskan, dugaan pemberian ini berkaitan dengan temuan BPK dalam pengadaan, salah satunya adalah Smart TV.

Baca Selengkapnya