Tak Mempan Halangi Massa Berunjuk Rasa, Thailand Cabut Dekrit Keadaan Darurat
Merdeka.com - Pemerintah Thailand pada Kamis membatalkan dekrit keadaan darurat yang diumumkan pekan lalu setelah perdana menteri mengeluarkan isyarat untuk mendinginkan demo besar-besaran yang dipimpin mahasiswa yang menuntut reformasi demokrasi.
Pencabutan dekrit darurat itu dipublikasikan di surat kabar pemerintah, dan berlaku pada Kamis siang.
Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha tampil di televisi nasional pada Rabu malam untuk memohon kepada pengunjuk rasa pro-demokrasi agar mengurangi ketegangan politik dan berjanji untuk mencabut tindakan darurat.
Saat dia berpidato, pengunjuk rasa berbaris di dekat Kantor PM menuntut pengunduran dirinya. Mereka juga meminta rekan-rekan mereka yang ditangkap sehubungan dengan unjuk rasa sebelumnya dibebaskan.
Mereka menegaskan, jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, mereka akan kembali dalam tiga hari.
Para pemimpin demo ditangkap
Para pengunjuk rasa mendesak konstitusi yang lebih demokratis dan reformasi monarki. Kritik terbuka terhadap institusi kerajaan telah menimbulkan kontroversi karena secara tradisional kerajaan dianggap sakral dan pilar identitas nasional.
Rabu menandai hari kedelapan demonstrasi oleh sebuah gerakan yang diluncurkan pada Maret lalu. Unjuk rasa sempat terhenti karena virus corona dan berlanjut sejak Juli lalu. Dalam beberapa pekan terakhir, unjuk rasa meluas ke sejumlah provinsi.
Demonstrasi tetap berlanjut walaupun sejumlah pemimpin demonstrasi ditangkap dan diberlakukan keadaan darurat yang melarang orang berkumpul lebih dari empat orang.
Prayuth, dalam rekaman pidatonya, memohon kepada rekan senegaranya untuk menyelesaikan perbedaan politik mereka melalui Parlemen.
“Satu-satunya cara untuk mendapatkan solusi abadi bagi semua pihak yang adil bagi mereka yang berada di jalan serta bagi jutaan orang yang memilih untuk tidak turun ke jalan adalah dengan membahas dan menyelesaikan perbedaan ini melalui proses parlementer,” katanya, menurut teks resmi berbahasa Inggris dari sambutannya, dilansir AP, Kamis (22/10).
Pemerintah pada Selasa menyetujui permintaan untuk memanggil kembali Parlemen untuk menangani krisis politik dalam sidang khusus dari Senin hingga Rabu.
“Meskipun saya dapat mendengarkan dan mengakui tuntutan pengunjuk rasa, saya tidak dapat menjalankan negara berdasarkan tuntutan pengunjuk rasa atau massa,” kata Prayuth.
Dia mengakhiri pidatonya dengan permohonan: "Mari kita hormati hukum dan demokrasi parlementer, dan biarkan pandangan kita disajikan melalui perwakilan kita di Parlemen."
(mdk/pan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Indonesia memiliki sebuah kereta yang kehadirannya sama sekali tidak diharapkan, jika kereta tersebut keluar, berarti sedang ada hal buruk yang terjadi.
Baca SelengkapnyaKarnita meminta warga untuk menjaga jarak aman dan agar tidak berbuat macam-macam yang bisa mengancam keselamatan.
Baca SelengkapnyaLebaran menjadi momen hadirnya hidangan-hidangan khas daerah yang mungkin jarang ditemukan serta menambah suasana Idul Fitri semakin terasa.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.
Baca SelengkapnyaMotif pelaku menghabisi keponakannya karena tergiur mencuri perhiasan emas yang dikenakan korban.
Baca SelengkapnyaKAI juga telah menyiapkan armada kereta tambahan yang difokuskan untuk mengangkut para pemudik
Baca SelengkapnyaCak Imin berharap agar Tim Hukum Nasional (THN) AMIN bisa sukses dalam sidang sengketa tersebut.
Baca SelengkapnyaAturan tentang pelaporan barang sudah dijalankan sejak tahun 2017 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203.
Baca SelengkapnyaPemerintah Siapkan Ganti Rugi Plus untuk 2.068 Hektare Lahan Warga Terdampak di Ibu Kota Nusantara, Skema Ditawarkan Seperit Ini
Baca Selengkapnya