Mandat 28 Hari untuk Gadi Eisenkot: Upaya Merangkai Pemerintahan dan Ajakan ke Blok Netanyahu

Gadi Eisenkot mulai menjalankan tugas membentuk pemerintahan baru Israel pada Minggu dengan membuka komunikasi ke sekutu politik Benjamin Netanyahu. Mantan Kepala Staf Militer Israel itu menuding Netanyahu membawa negara pada krisis bersejarah, sembari mengupayakan terobosan koalisi.

Dikutip dari The Guardian, Senin (9/11/2026), Eisenkot, 66 tahun, yang memimpin Partai Yashar, berjanji menjembatani perpecahan politik yang kian dalam pada masa Netanyahu. Ia secara resmi menerima mandat dari Presiden Israel Isaac Herzog untuk membentuk pemerintahan dalam waktu 28 hari, meski bloknya belum menguasai mayoritas jelas di parlemen.

Dalam seremoni di kantor kepresidenan, Eisenkot menyatakan perlunya langkah cepat dan luar biasa. "Kita berada dalam keadaan darurat dan mendekati titik tanpa jalan kembali bagi Negara Israel," kata Eisenkot dalam upacara di kantor kepresidenan.

Pada momen itu, ia tampil dengan jas dan dasi—berbeda dari penampilan biasanya yang serba hitam—seraya menekankan kebutuhan koalisi darurat lintas kubu. "Kita harus membentuk pemerintahan darurat nasional. Hal ini membutuhkan langkah-langkah politik yang kreatif dan tidak konvensional," ujarnya.

Di hadapan tantangan besar menuju kursi perdana menteri, Eisenkot menimbang tiga opsi: pembagian kekuasaan dengan Netanyahu, menggalang dukungan partai-partai mayoritas Arab, atau menjalin kesepakatan dengan partai-partai ultra-Ortodoks terkait tuntutan pengecualian wajib militer. Namun, sebagian anggota bloknya sendiri tidak sepakat jika harus menggandeng partai-partai Arab.

Eisenkot dan Presiden Herzog juga mengakui meningkatnya isolasi Israel di bawah pemerintahan Netanyahu. Netanyahu sendiri menjadi buronan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Di Amerika Serikat, Partai Demokrat menang dalam pemilihan paruh waktu pada Selasa, disertai seruan untuk membatasi dukungan terhadap Israel menyusul kehancuran di Gaza serta perang Iran yang tidak populer, yang diluncurkan Netanyahu bersama Presiden AS Donald Trump.

Eisenkot menyebut situasi diplomatik Israel sedang gawat. "Kita berada di tengah krisis diplomatik yang menghancurkan. Bahkan sahabat dan sekutu strategis terdekat kita mengatakan bahwa hubungan mereka dengan Israel harus dievaluasi kembali," ujar Eisenkot.

Ia mengajak Partai Likud pimpinan Netanyahu dan partai sayap kanan jauh yang dipimpin Menteri Keuangan Bezalel Smotrich untuk bergabung dalam pemerintahan yang hendak dibentuknya, dengan penegasan bahwa dirinya harus menjadi perdana menteri dalam kesepakatan apa pun. "Pintu saya terbuka dan tangan saya terulur, dengan sepenuh hati dan kemauan, kepada siapa pun yang memahami betapa seriusnya situasi saat ini," katanya.

Jika berhasil membentuk koalisi, Eisenkot akan menggantikan Netanyahu sebagai perdana menteri Israel.

Partai Arab Di Ambang Jadi Penentu Koalisi Gadi Eisenkot

Blok oposisi yang dipimpin Eisenkot meraih 48 dari total 120 kursi Knesset pada pemilu Oktober, sementara kubu Netanyahu mendapatkan 53 kursi. Keduanya sama-sama belum mencapai ambang mayoritas untuk membentuk pemerintahan.

Dalam konsultasi partai-partai dengan Presiden Herzog, Eisenkot memperoleh dukungan dari dua daftar politik mayoritas Arab. Keduanya berpotensi menjadi penentu dalam pembentukan pemerintahan setelah mencatatkan lonjakan suara yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Meski membuka peluang koalisi, Eisenkot menetapkan syarat untuk partai-partai Arab: pengakuan terhadap Israel sebagai negara Yahudi dan penyebutan Hamas sebagai organisasi teroris.

Di sisi lain, salah satu mitra politik Eisenkot, Partai Yisrael Beiteinu yang berhaluan lebih konservatif, sebelumnya menegaskan tidak akan bergabung dengan koalisi yang melibatkan partai-partai pimpinan warga Arab.

Isu kesetaraan kewajiban militer juga menjadi agenda utama koalisi Eisenkot dan para sekutunya. Mereka mendorong diakhirinya pengecualian wajib militer yang selama ini dinikmati komunitas Yahudi ultra-Ortodoks.

Sementara itu, Netanyahu berulang kali mengklaim pemilu tersebut telah "dicuri" oleh partai-partai Arab yang mampu mengerahkan pemilih dalam jumlah besar. Namun, ia hanya memberikan sedikit atau bahkan tidak memberikan bukti untuk mendukung klaim tersebut.