Pemerintah Bentuk Pokja Penanganan Kasus HAM Berat, Dipimpin Otto Hasibuan

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyampaikan, pemerintah membentuk kelompok kerja (pokja) untuk membahas penanganan 13 kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang hingga kini belum terselesaikan.

Yusril mengungkapkan, salah satu hambatan dalam penanganan kasus tersebut adalah belum adanya kesamaan pemahaman antarlembaga terkait kriteria suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat.

"Pertama adalah menyangkut kesamaan persepsi tentang kualifikasi perbuatan apa saja yang dimaksud sebagai pelanggaran HAM yang berat, itu perlu ada satu kesamaan persepsi," ujar Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Adapun 13 kasus yang menjadi perhatian pemerintah meliputi Peristiwa 1965–1966, Penembakan Misterius 1982–1985, Talangsari 1989, Rumoh Geudong dan Pos Sattis 1989, penculikan aktivis 1997–1998, Kerusuhan Mei 1998, Trisakti dan Semanggi I–II 1998–1999, pembunuhan dukun santet 1998–1999, Simpang KKA 1999, Wasior 2001–2002, Wamena 2003, Jambo Keupok 2003, dan Paniai di Papua.

Fokus Pokja

Wakil Menteri Koordinator Kumham Imipas Otto Hasibuan yang ditunjuk memimpin pokja menjelaskan, tim akan memprioritaskan penyusunan mekanisme koordinasi antarlembaga.

Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah kemungkinan keterlibatan jaksa untuk mendampingi proses penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM.

Terkait keanggotaan, Otto menyebut Komnas HAM, Kejaksaan Agung, dan Polri akan dilibatkan dalam pokja. Tim juga membuka peluang menghadirkan satu atau dua tenaga ahli, sementara partisipasi organisasi masyarakat sipil masih dalam tahap pertimbangan.

Otto menegaskan, pokja tidak akan membahas substansi perkara. Fokus tim adalah merumuskan tata kerja agar penanganan kasus-kasus yang selama ini terhambat dapat kembali berjalan.

"Bukan kasusnya yang ingin kita persoalkan, tapi bagaimana prosedur agar kasus ini bisa dikerjakan, dilanjutkan," pungkas Otto.