Kemlu abaikan klaim Israel kirim utusan bertemu pejabat di Jakarta

Bagi pemerintah RI, pelantikan konsul kehormatan untuk Ramallah sukses dan tak ada bukti komunikasi dengan Israel

Oleh Marcheilla Ariesta Putri Hanggoro - Reporter

Kementerian Luar Negeri tidak memahami apa alasan Israel mengaku telah mengirim utusan ke Jakarta, untuk membahas lawatan Menlu Retno L.P Marsudi ke Ramallah, Palestina, akhir pekan lalu. Tudingan soal pertemuan kedua pihak secara diam-diam disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Israel, Tzipi Hotovely, di hadapan Knesset (parlemen), kemarin lusa.

Arrmanatha Nasir,Juru bicara Kemenlu, memastikan tidak ada pejabat Indonesia yang bertemu utusan Rezim Zionis di Jakarta, ataupun di kota-kota lain. Bagi pemerintah Indonesia, karena faktanya pelantikan konsul kehormatan di Ramalah berhasil digelar di Amman, Yordania, maka pernyataan pihak Israel bisa diabaikan.

"Kami tidak tahu motivasi (ucapan Wamenlu Israel). Intinya kita hanya fokus kepada misi ke Amman dan itu sudah tercapai. Saya ingin tegaskan, tidak ada pertemuan antara Kemlu RI dengan Israel terkait kunjungan Menlu RI ke Ramallah," kata pria akrab disapa Tata itu saat dikonfirmasi merdeka.com, Kamis (17/3).

"Apapun yang Israel katakan, ya kita harus selesaikan misi kita. Kita tidak peduli," imbuh Tata.

Gonjang-ganjing penolakan akses masuk bagi Menlu Retno ke Ramallah, memanas setelah Hotovely menuding pemerintah RI melanggar perjanjian rahasia.

Wakil Menteri Luar Negeri Israel Tzipi Hotovely (c) Emil Salman

Wamenlu Israel mengatakan Direktur Kementerian Luar Negeri untuk Wilayah Asia, Mark Sofer, telah mengunjungi Jakarta beberapa hari sebelum Menlu Retno akan ke Ramallah.

"Sudah ada kesepakatan jelas bahwa Marsudi akan mengunjungi Ramallah, termasuk ke Israel dan menemui pejabat senior di Yerusalem," kata Hotovely, seperti dilansir koran Haaretz, Rabu (16/3).

Karena belakangan Menlu Retno tidak mau menemui pejabat di Yerusalem, Israel akhirnya menolak mengeluarkan izin terbang bagi helikopter rombongan RI menuju Ramallah. Kota di Tepi Barat itu dikelilingi oleh wilayah pendudukan Zionis, termasuk untuk akses udaranya.

"(Menlu RI) paham telah melanggar aturan yang telah ditetapkan Israel," kata Hotovely.