Tak ada hubungan diplomatik, Kemlu sulit pantau WNI di Taiwan

Lalu Muhammad Iqbal,Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, mengeluhkan sulitnya mencari keberadaan WNI yang berada di Taiwan pascagempa akhir pekan lalu. Kesulitan koordinasi terjadi karena Indonesia tak punya hubungan diplomatik dengan Taiwan.

Meski demikian, Iqbal mengatakan tugas melindungi WNI sudah menjadi kewajiban pemerintah Indonesia yang berada di luar negeri.

"Ya kalau dibilang sulit ya memang sulit, tapi itu kewajiban, jadi kita tetap melakukan upaya perlindungan itu tetap kita lakukan," ucap Iqbal, saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/2).

Beberapa jam setelah gempa terjadi, muncul kabar tiga WNI menjadi korban tewas. Informasi itu beredar lewat jejaring sosial serta sempat muncul di salah satu kantor berita nasional. Belakangan pemerintah membantah dan menyebut hanya ada tujuh WNI yang luka-luka. Mereka semua sudah pulang dari rumah sakit.

Iqbal menjelaskan, pihaknya sudah dari hari pertama memberikan saran dan langkah apa yang harus dilakukan Kantor Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taiwan. Sejak hari pertama tim KDEI juga sudah tiba di lokasi gempa.

"Kita kirim tim penuh yang dipimpin langsung oleh kepala KDEI. Mereka juga langsung buat posko di sana. Kita kirim SOP kita dan mereka lakukan itu," seru Iqbal.

Iqbal menuturkan, karena di Taiwan hanya ada kantor dagang. Indonesia menganut pandangan satu China, sehingga Taiwan dianggap wilayah yang tunduk pada pemerintah pusat di Beijing.

"Walaupun mereka kantor dagang, tapi ada orang yang kita tugaskan di sana untuk menangani isu kekonsuleran. Orang itu akan selalu hadir saat kota lakukan capacity building," lanjut dia.

Lindu mengguncang Taiwan akhir pekan lalu. Gempa berkekuatan 6,4 skala richter ini menghancurkan kota Tainan, menghancurkan dua gedung apartemen di sana, dan menewaskan sedikitnya 37 jiwa.‎