Pemerintah terapkan payung hukum sekolah Indonesia di luar negeri

Merdeka.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan pada Selasa, (14/7) menandatangani peraturan bersama penyelenggaraan pendidikan Indonesia di luar negeri di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Indonesia, Jakarta.

Peraturan bersama ini bertujuan sebagai payung hukum yang lebih menyeluruh bagi pendidikan formal dan non formal baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat.

"Dengan adanya kerjasama ini, maka ada payung hukum dalam mengelola sekolah-sekolah itu (formal dan nonformal) sekaligus mengalami perluasan," ucap Anies.

"Kemarin hanya formal, ke depan sekolah Indonesia di luar negeri juga menangani sekolah non formal, jadi itu yang kita tandatangani bersama," lanjutnya.

Anies juga menyoroti jika sudah lama kondisi sekolah di luar negeri tidak selamanya berada dalam kondisi nyaman, sebagian ada dalam kondisi menantang.

"Kami ke Kinabalu (Malaysia) walau sekolah sudah terfasilitasi dengan baik, tapi banyak anak-anak kita yang terhambat transportasi menuju sekolah, apalagi mereka yang di pelosok," ujarnya.

"Maka dari itu kita mulai memfasilitasi asrama di sekolah yang aksesnya sulit, sehingga nantinya mereka bersekolah Senin sampai Jumat, lalu sabtu dan minggu pulang ke orangtuanya," imbuh Anies.

Diketahui, penandatanganan saat ini adalah sebuah pembaharuan menyeluruh Keputusan bersama Menlu dan Mendikbud (No. 191/81/01 dan No. 051/U/1981) tentang Pedoman Penyelenggaraan Sekolah Indonesia di Luar Negeri Indonesia pada 22 Januari 1981.

Hingga hari ini, tercatat ada 14 sekolah Indonesia diluar negeri dengan 300 Community Learning Centre (CLC ), dari 14 sekolah ada lebih dari 3.000 siswa dan dari 300 CLC ada lebih dari 30.000 siswa.

Sekolah-sekolah Indonesia di luar negeri tersebar di beberapa negara seperti, di Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, Arab Saudi, Mesir, Rusia, Belanda, Serbia.