PBB kekurangan duit, banyak negara nunggak iuran
Merdeka.com - Tak dinyana Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kini menghadapi masalah keuangan. Lebih tragis lagi, seretnya dana operasional badan internasional itu akibat banyak negara anggota menunggak iuran rutin.
Fakta mengejutkan soal kondisi keuangan organisasi internasional ini diungkap oleh Kepala Bendahara PBB Yukio Takasu. Iuran rutin yang belum terbayar bila dikonversi ke Rupiah setara Rp 42 triliun.
"Negara anggota masih kurang bayar iuran rutin sebesar USD 3,5 miliar," ujarnya seperti dilansir Stasiun Televisi Fox News, Jumat (10/10).
Dana sebesar itu dibutuhkan PBB untuk membiayai belanja rutin. Selain dana operasional beberapa lembaga internasional, yang juga terancam seret anggaran adalah logistik pasukan perdamaian di beberapa negara.
Sesuai data PBB, Perancis menunggak paling besar mencapai USD 356 juta, disusul Amerika Serikat USD 337 juta, dan Italia USD 250 juta. Tak sedikit negara berkembang turut menunggak iuran, misalnya Brasil belum bayar kewajibannya USD 77 juta, atau Venezuela belum menyetor USD 28 juta.
Saat ini, PBB hanya memegang uang tunai untuk dana operasional sebesar USD 35 juta. "Itu agak mengkhawatirkan. Anggaran reguler kami sangat minim, dan kami harus mengawasinya secara hati-hati," kata Yukio.
Sebisa mungkin, iuran negara anggota harus ditagih secara berkala. Bila terus berlarut-larut, dana abadi PBB sebesar USD 419 juta dapat tergerus. "Kesehatan keuangan PBB amat tergantung dari pembayaran iuran rutin anggota yang tertunda," imbuh Yukio.
Sesuai rapat Majelis Umum PBB pada 2013, anggaran operasional untuk 2014-2015 mencapai USD 5,53 miliar.
(mdk/ard)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sekitar 55 persen dari kenaikan ini berasal dari negara-negara maju, terutama didorong oleh AS, Prancis, dan Jerman.
Baca SelengkapnyaBPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.
Baca SelengkapnyaBatas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dalam kasus timah, merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah.
Baca SelengkapnyaMantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca SelengkapnyaKepastian kenaikan tunjangan uang lauk pauk prajurit itu disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaPerusakan terhadap Rupiah bisa berujung ancaman pidana.
Baca SelengkapnyaJika dilihat dalam perjalanannya, penerimaan pajak sempat mengalami penurunan yang signifikan yakni pada tahun 2020.
Baca SelengkapnyaPolri juga menetapkan 887 tersangka tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) sepanjang tahun 2023.
Baca Selengkapnya