Merdeka.com - Rencana kapal perang raksasa Jepang untuk melintas di Laut China Selatan membuat pemerintah China ketar-ketir menghadapinya. Negara Tirai Bambu ini berjanji akan bertindak keras terhadap kapal tersebut jika mau macam-macam atas wilayah laut yang tengah menjadi sengketa itu.

Dilansir Reuters, Kamis (16/3), kapal bernama Izumo dipakai untuk mengangkut helikopter, mulai berdinas sejak dua tahun lalu. Kapal ini akan berhenti di Singapura, Indonesia, Filipina dan Sri Lanka, sebelum bergabung dalam latihan gabungan Malabar bersama kapal perang India dan AS di Lautan India.

Perjalanan ini bakal menjadi salah satu parade armada laut terbesar Kepang sejak Perang Dunia Kedua.

"Jika Jepang tetap melakukan aksi yang salah, dan bahkan intervensi militer yang mengganggu kedaulatan China dan keamanan... maka China akan mengambil tindakan responsif yang tegas," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Hua Chunying.

China sendiri mengaku menunggu pernyataan resmi mengenai alasan Jepang mengirimkan kapal perang melintasi Laut China Selatan, namun mereka juga berharap Negeri Sakura turut bertanggung jawab.

Namun Hua tidak menyebutkan apakah China sudah menerima konfirmasi langsung atas rencana tersebut, tapi dia menyatakan isu Laut China Selatan tidak melibatkan Jepang, dan mengingatkan negara itu tidak mengulangi invasi masa lalu atas Paracel dan Kepulauan Spratly.

Jepang memang menguasai kepulauan itu selama Perang Dunia Kedua hingga menyerah pada 1945.

China menyebut hampir seluruh Laut China Selatan dan peningkatan militer di kawasan itu terganggu oleh Jepang dan Barat, ditambah patroli udara dan laut Amerika Serikat untuk memastikan kebebasan navigasi.

Taiwan, Malaysia, Vietnam, Filipina dan Brunei juga mengklaim bagian laut tersebut di mana menyimpan kekayaan ikan, minyak dan gas, serta diperkirakan uang sebesar USD 5 miliar berputar di kawasan ini dengan banyaknya kapal dagang melintas per tahunnya.

Jepang memang tidak melakukan klaim apapun terhadap kawasan perairan itu, namun memiliki konflik maritim yang sama di Laut China Timur. China selalu menyatakan untuk menyelesaikan masalah tanpa gangguan dari mereka yang tidak memiliki hak atas wilayah tersebut.