Merdeka.com - Indonesia mendorong negara tetangga di Asia Tenggara untuk menyepakati rencana aksi terkait kudeta Myanmar, meminta junta militer melaksanakan janjinya untuk menggelar pemilu, dengan pemantauan untuk memastikan pemilu berlangsung adil dan terbuka. Demikian disampaikan sumber yang mengetahui langkah tersebut.

Usulan dari negara regional terbesar ini tidak sesuai tuntutan para pengunjuk rasa dan beberapa negara Barat untuk segera membebaskan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi dan pengakuan hasil pemilu 8 November yang dimenangkan telak oleh partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Demikian dilansir Reuters, Senin (22/2).

Dua pejabat senior, berbicara secara anonim, mengatakan kepada Reuters, solusi yang dipimpin secara diplomatis harus fokus pada pencegahan pertumpahan darah dan membantu militer menghormati komitmennya untuk mengadakan pemilu baru dan menyerahkan kekuasaan kepada pemenang.

Para pengunjuk rasa mencibir janji junta militer untuk menyelenggarakan pemilu baru, mengatakan seharusnya mereka mengakui hasil pemilu tahun lalu. Angkatan Darat Myanmar memimpin kudeta setelah KPU Myanmar menolak tuduhan kecurangan pemilu yang dilontarkan militer.

Namun sampai saat ini militer belum menentukan kapan pemilu baru akan digelar.

Dewan Keamanan PBB, China, Uni Eropa, dan Amerika Serikat, di antara negara-negara lainnya, telah mendesak ASEAN untuk membantu menengahi krisis di Myanmar tersebut.

Dua sumber tersebut, dan sumber ketiga yang mengetahui hal ini mengatakan, Indonesia juga berencana menyerukan ASEAN untuk memfasilitasi dialog antara junta militer dan pengunjuk rasa.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI menolak mengomentari usulan tersebut, mengatakan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi “akan membuat pengumuman setelah selesai rapat konsultasi dengan para menteri luar negeri ASEAN”.

Retno telah berkeliling ke seluruh negara Asia Tenggara untuk menggalang dukungan di antara keanggotaan ASEAN untuk menggelar KTT khusus para menteri luar negeri membahas krisis Myanmar.

"Jalan belakang"

Usulan Indonesia mendapat dukungan kuat dari beberapa negara ASEAN, tetapi upaya diplomatik yang sedang berjalan memiliki tantangan, menurut ketiga sumber tersebut.

ASEAN diatur oleh pengambilan keputusan konsensus. Anggotanya beragam mulai dari Indonesia yang merupakan negara demokrasi terbesar, negara komunis Vietnam dan Laos, Brunei yang merupakan negara monarki absolut terakhir di dunia. Myanmar juga merupakan anggota ASEAN, termasuk Kamboja, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

Salah satu pejabat senior ini mengatakan mengecam kudeta itu mudah tapi kemajuan konkret bergantung pada keterlibatan dengan militer rahasia, tugas yang paling baik dilakukan oleh ASEAN, mengingat kedudukan dan hubungannya di kawasan.

“Ini adalah keluarga kami jadi pendekatan kami akan berbeda,” tambah pejabat itu.

Dua pejabat senior tersebut, dan satunya merupakan diplomat regional, mengatakan kepada Reuters, beberapa negara ASEAN dan Indo Pasifik terlibat dalam pembicaraan “jalur belakang” dengan beberapa junta, mendesak mereka berkompromi dan tak mengulang kekerasan berdarah di masa lalu.

“Pesan yang ingin kami sampaikan ke Myanmar adalah Anda sedang menghadapi situasi berbeda dengan masa lalu,” kata pejabat senior tersebut.

Tetapi menurut kedua pejabat senior ini, membujuk Myanmar untuk berpartisipasi dalam KTT khusus ASEAN yang diusulkan itu terbukti sulit. Awalnya, mereka menolak undangan dari ketua ASEAN Brunei, dengan mengatakan kudeta bisa dibahas pada pertemuan para menteri luar negeri ASEAN yang dijadwalkan pada Agustus.

Juru bicara pemerintah Myanmar dan menteri luar negeri tak menanggapi permintaan komentar dari Reuters.

Dua pejabat ini mengatakan, salah satu kemungkinan kompromi adalah mengadakan KTT di sekretariat ASEAN di Jakarta dan tidak secara eksplisit mengatakan itu tentang Myanmar.

Sementara itu, pengamat politik luar negeri, Dewi Fortuna Anwar mengatakan sangat penting bagi ASEAN untuk bertindak tegas terhadap Myanmar.

“Jika ASEAN tidak berbuat apa-apa, kredibilitasnya akan hilang,” jelasnya.

Selain itu, klaimnya atas sentralitas di Indo-Pasifik akan ditolak.