Dukung Pemimpin Oposisi, Brazil Tolak Operasi Militer di Venezuela

Merdeka.com - Wakil Presiden Brazil, Hamilton Mourao menolak ambil bagian dalam operasi militer yang kemungkinan akan diterapkan untuk negara tetangganya, Venezuela, di tengah gelombang protes terhadap pemerintah yang makin membesar. Mourao mengatakan, mencampuri urusan dalam negeri negara lain bukan bagian dari kebijakan luar negeri negaranya.

Demikian dilaporkan kantor berita The Global, dilansir dari Sputnik News, Jumat (25/1). Diketahui, Brazil merupakan salah satu negara yang berada dalam barisan pendukung pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido yang mendeklarasikan dirinya sebagai presiden sementara pada Rabu (23/1).

Saat Pemilu Venezuela tahun lalu, Brasil juga menjadi salah satu negara yang menolak mengakui pemerintahan Maduro. Maduro memenangkan Pemilu dan disumpah pada 10 Januari lalu untuk masa jabatan sampai 2025 mendatang.

Selain Brazil dan AS, dukungan untuk Juan Guaido juga datang dari Kanada, Argentina, Brazil, Chili, Kolumbia, Kostarika, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay dan Peru. Selain itu, dukungan juga datang dari Presiden Parlemen Eropa, Antonio Tajani yang mengakui legitimasi Guaido.

"Saya mengikuti dengan seksama situasi di Venezuela. Tidak seperti Maduro, Guaido memiliki legitimasi demokratis. Perlunya menghormati demonstrasi dan kebebasan berekspresi dari orang-orang yang lelah menderita kelaparan dan pelecehan oleh Maduro," kata Tajani di Twitter.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Federica Mogherini menyerukan segera dilaksanakan Pemilu yang bebas dan kredibel di Venezuela dan menyatakan dukungan untuk Majelis Nasional di bawah oposisi.

Atas dukungan yang diterimanya, Guaido menyampaikan kepada para pemimpin negara pendukungnya. "Atas nama rakyat Venezuela, saya berterima kasih atas komitmen Anda mendukung keinginan rakyat Venezuela," kata Guaido di Twitter saat merespons cuitan Trump.

Guaido juga berterima kasih kepada Presiden Chili, Brazil, Paraguay, Kementerian Luar Negeri Peru, Argentina, Kolumbia, termasuk Antonio Tajani, Presiden Dewan Eropa Donald Tusk, dan Federica Mogherini.