75 Persen Rakyat Prancis Tak Senang Pemerintahan Emmanuel Macron
Merdeka.com - Tiga perempat rakyat Prancis diketahui tidak senang dengan cara Presiden Emmanuel Macron dan pemerintahnya mengelola negara. Fakta itu terungkap dalam hasil sebuah jajak pendapat yang dirilis pada Kamis 3 Januari 2019.
Banyak dari respoden juga mengaku lebih tertarik jika pemerintah mengurusi krisis pendapatan rumah tangga yang banyak menimpa warga Prancis.
Sementara itu, sebagaimana dikutip dari The Straits Times pada Jumat (4/1/2019), gelombang aksi protes "rompi kuning" yang berlangsung dalam dua bulan terakhir, telah mengguncang pemerintahan Macron.
Hal itu memaksa Macron masuk ke dalam berbagai konsesi kebijakan, termasuk membatalkan rencana kenaikan pajak bahan bakar, guna meredakan amarah atas tudingan menekan anggaran rumah tangga rakyat.
Gelombang protes rompi kuning disebut sebagai tantangan terberat selama masa jabatan Macron yang baru berlangsung selama 20 bulan terakhir.
Sejak itu, Macron didesak untuk melanjutkan realisasi janji reformasi lainnya, seperti menangani tunjangan pengangguran dan merombak layanan sipil Prancis.
Hanya 25 persen dari responden, yang disurvei oleh Odoxa dan Dentsu Consulting untuk franceinfo dan surat kabar Figaro, mengatakan mereka puas dengan peemrintahan Macron yang berkuasa sejak pertengahan 2017.
Sumber: Liputan6Reporter: Happy Ferdian Syah Utomo
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun
Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca SelengkapnyaKrisis Pangan Akibat Pupuk Langka, 22 Negara Ogah Jual Beras ke Luar Negeri
Banyak negara kini memilih berjaga untuk kepentingan dalam negeri dengan cara menutup keran ekspor pangannya,
Baca SelengkapnyaSurvei Populi Center: TNI Mendapat Kepercayaan Publik Tertinggi
Hasilnya, TNI memperoleh angka 85,8 persen dan Presiden 77,1 persen.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Survei Populi Center: 79,9 Persen Masyarakat Ingin Pilpres Satu Putaran
Kebanyakan responden ingin mengetahui segera siapa yang menggantikan Jokowi.
Baca SelengkapnyaMedia Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaIni Penampakan Surat Suara 20 Tahun Lalu, Ada 5 Paslon Capres dan Cawapres
Pada Pemilu 2004, pertama kalinya rakyat memiliki hak suara langsung dalam menentukan siapa yang akan memimpin negeri ini.
Baca SelengkapnyaMegawati: Memangnya Kalau Sudah Jenderal itu Keren, Pensiun Jadi Rakyat Biasa Lagi
Megawati menyinggung prajurit yang hormat sambil tahan napas saat bertemu jenderal
Baca SelengkapnyaJokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaInggris dan Jepang Alami Resesi, Jokowi Ingatkan Pemerintahan Baru Hati-Hati Mengelola Indonesia
Indonesia masih terus bertahan agar tidak masuk dalam kondisi resesi seperti yang dialami oleh negara maju.
Baca Selengkapnya