4 Negara ini pernah berganti nama

Merdeka.com - Nama seolah menjadi identitas diri, tidak terkecuali nama suatu negara. Sering nama negara diambil melalu sejarah panjang. Namun faktanya, terdapat beberapa negara yang memutuskan untuk berganti. Negara-negara ini memutuskan berganti nama bukan tanpa alasan.

Perubahan nama dilakukan karena situasi politik atau penyesuaian bahasa. Namun ada juga negara yang berganti nama dengan alasan nama negaranya mirip dengan nama negara lain. Dikutip dari berbagai sumber, berikut negara-negara yang mengubah namanya:

Swaziland menjadi eSwatini

Sebuah negara di bagian Afrika Selatan memutuskan mengganti nama, Swaziland secara resmi menganti namanya menjadi eSwatini. Hal ini diungkapkan langsung oleh Raja Mswati III, pengantian nama ini bertepatan pada perayaan Kemerdekaan Swazi yang ke-50 tahun dan dirgahayu Raja Mswati III yang turut memasuki usia kepala lima. Ini seperti dikutip dari Time (20/4).

eSwatini' atau 'tanah Swazi' dalam bahasa Swati. Dengan penggantian nama ini, menurut Raja Mswati, perubahan itu menandai pengembalian nama resmi negara Swaziland ke aslinya, eSwati, serta menyimbolkan akhir dari kolonisasi Inggris.

Zaire menjadi Republik Demokratik Kongo

Sebelum dikenal dengan negara Kongo, terlebih dahulu dikenal dengan sebutan Zaire antara tahun 1971 dan 1997. Setelah itu dunia menyebut nama negara di Afrika bagian Tengah dengan sebutan Kongo. Negara ini cukup sering melakukan pergantian nama, ada beberapa nama pernah digunakan negara ini dengan alasan kemerdekaan.

Iran

Iran merupakan sebuah negara Timur Tengah yang terletak di Asia Barat Daya. Meski negara ini telah dikenal penduduk lokal sebagai Iran sejak zaman kuno, hingga tahun 1935 Iran masih disebut Persia di dunia Barat. Pada tahun 1959, Mohammad Reza Shah Pahlavi mengumumkan bahwa kedua istilah tersebut boleh digunakan.

Burma menjadi Myanmar

Perubahan nama dari Burma menjadi Myanmar secara resmi dilakukan oleh pemerintahan junta militer pada 18 Juni 1989. Junta militer mengubah nama Burma menjadi Myanmar agar etnis non-Burma merasa menjadi bagian dari negara. Namun perubahan nama ini tak sepenuhnya diakui oleh dunia internasional. Banyak kelompok oposisi dan negara tetap menggunakan nama "Burma" karena tidak mengakui legitimasi pemerintah militer yang berkuasa saat itu.Bulan April 2016, tidak lama setelah menjabat, Aung San Suu Kyi memberikan klarifikasi bahwa orang asing bisa bebas menggunakan kedua nama tersebut dengan alasan tidak ada aturan dalam konstitusi.