Surat tersebut berisi mengenai pembatalan seleksi CPNS di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT
Beredar surat mengatasnamakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur (Kemenkumham NTT).
Surat tersebut berisi mengenai "Pembatalan Usulan Seleksi CPNS Permintaan Penambahan Pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT".
Setelah dilakukan, surat pembatalan usulan seleksi CPNS permintaan penambahan pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM NTT adalah palsu.
Melalui akun Instagram resmi Kemenkumham NTT @kemenkumham_ntt menegaskan bahwa kepala kantor wilayah tidak pernah mengeluarkan surat tersebut.
"Kepala Kantor Wilayah TIDAK PERNAH mengeluarkan surat terkait Pembatalan Usulan Seleksi CPNS Permintaan Penambahan Pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT Waspada Surat Palsu !!!" tulis akun Instagram @kemenkumham_ntt
Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan, pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Referensi
https://www.instagram.com/kemenkumham_ntt/p/C1WiDgwphym/?img_index=2
Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan
Formasi instansi daerah sebesar 1.867.333 yang terdiri atas 483.575 CPNS dan 1.383.758 PPPK.
Baca Selengkapnya
Masyarakat belum memiliki KTP tetapi sudah didata dapat menggunakan surat keterangan bahwa mereka telah melakukan perekaman bisa digunakan saat Pemilu
Baca Selengkapnya
Pada lebaran tahun ini, THR yang diterima PNS, anggota TNI-Polri cair 100 persen.
Baca Selengkapnya
NasDem telah membuat surat pengantar kepada KPU yang telah dikirimkan bersama surat pengunduran diri Ratu Wulla sebagai calon anggota DPR RI dapil NTT.
Baca Selengkapnya
Mengingat dalam waktu dekat akan ada pemilihan umum mulai dari pilpres, pileg dan pilkada serentak.
Baca Selengkapnya
Masa tenang pemilu diatur dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2022.
Baca Selengkapnya
Potret kece eks Panglima TNI hadiri undangan mantan Kasau.
Baca Selengkapnya
Saat ini, Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian negara (BKN) sedang bergerak cepat untuk membahas pelaksanaan pengadaan ASN tahun 2024.
Baca Selengkapnya
Berikut enam syarat pemilih dalam Pemilu 2024 sesuai dengan Undang-Undang berlaku.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi