YLKI Kritik Penonaktifan Peserta PBI BPJS Kesehatan: Masyarakat Miskin Jadi Korban
Terlebih bagi pasien rutin dan penderita penyakit kronis, keterlambatan informasi dapat berujung pada terputusnya pengobatan dan membahayakan keselamatan jiwa.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mempertanyakan mekanisme pemberian informasi kepada peserta PBI BPJS Kesehatan yang secara tiba-tiba dinonaktifkan.
Penonaktifan peserta PBI berdampak pada terhambat nya layanan kesehatan bagi pasien yang harus mendapatkan pelayanan kesehatan secara rutin. Kondisi ini menunjukkan lemahnya sistem pemberitahuan dan sosialisasi, serta berpotensi melanggar hak konsumen atas informasi yang jelas dan dapat diakses.
"YLKI menilai penonaktifan PBI tanpa pemberitahuan yang memadai telah menempatkan pasien, khususnya masyarakat miskin dan rentan, pada posisi yang sangat dirugikan," kata Ketua YLKI Niti Emiliana, dalam keterangan YLKI, Jumat (6/2).
Terlebih bagi pasien rutin dan penderita penyakit kronis, keterlambatan informasi dapat berujung pada terputusnya pengobatan dan membahayakan keselamatan jiwa.
Selain itu, penonaktifan PBI mengancam kesinambungan perawatan pasien rutin. Sebab, PBI merupakan kelompok masyarakat rentan yang sangat bergantung pada jaminan kesehatan.
Penonaktifan kepesertaan, meskipun dengan alasan pembaruan data, berpotensi menimbulkan terputusnya akses layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan yang sedang membutuhkan layanan medis. Apalagi kebutuh layanan medis yang bersifat rutin seperti pasien cuci darah, tuberkolosis, penyakit jantung, darah tinggi dan penyakit lain yang perlu pengobatan rutin.
"YLKI meminta pemerintah memberlakukan pengecualian dan masa transisi bagi pasien yang sedang menjalani pengobatan berkelanjutan Menjamin obat, tindakan medis, dan layanan kesehatan tetap berjalan selama proses verifikasi data," ujarnya.
YLKI akan Bersurat Resmi Kepada Pemerintah
YLKI juga akan bersurat secara resmi kepada pemerintah, Kementerian Sosial dan BPJS Kesehatan untuk meminta dibukanya ruang klarifikasi yang jelas dan mudah diakses, serta peluang aktivasi kembali kepesertaan PBI bagi peserta yang dinonaktifkan dan masih memenuhi kriteria.
"YLKI menegaskan bahwa proses klarifikasi dan reaktivasi tidak boleh berbelit dan harus berpihak pada perlindungan pasien," ujarnya.
Sebagai bagian dari fungsi advokasi konsumen, YLKI juga membuka ruang pengaduan bagi masyarakat, khususnya pasien PBI yang kepesertaannya dinonaktifkan oleh pemerintah. Pengaduan dapat disampaikan melalui email konsumen@ylki.or.id dan website www.pelayananylki.or.id.
YLKI akan menghimpun pengaduan tersebut sebagai bahan dasar advokasi dan evaluasi kebijakan yang akan disampaikan kepada pemerintah agar memperhatikan perlindungan konsumen dalam pengambil kebijakan.
Jaminan Kesehatan adalah Amanat Konstitusi
YLKI mengingatkan bahwa jaminan kesehatan merupakan kewajiban negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi yang termaktub dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kebijakan administratif, pembaruan data, maupun penyesuaian anggaran tidak boleh menjadi alasan terputusnya layanan kesehatan bagi warga negara.
"Negara wajib hadir memastikan setiap warga, khususnya kelompok miskin dan rentan, tetap mendapatkan perlindungan kesehatan secara berkelanjutan," pungkasnya.