Program Raksasa Prabowo 2026: Antara Janji Politik dan Risiko Pemborosan Saat Eksekusi
RAPBN 2026 tidak hanya sekadar dokumen anggaran, tetapi juga gambaran arah kebijakan lima tahun ke depan.
Centre of Srategic and International Studies (CSIS) mengingatkan tantangan besar dalam tahap mengeksekusi program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam RAPBN 2026.
Program-program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan 3 juta rumah, rehabilitasi sekolah, koperasi Merah Putih, hingga modernisasi pertahanan, kini menjadi pondasi utama.
"RAPBN ini adalah perwujudan dan kelanjutan dari pelaksanaan program prioritas pemerintahan Prabowo yang sebenarnya telah dimulai tahun pertama, yakni misalnya makan bergizi gratis, pembangunan 3 juta rumah, rehabilitasi sekolah, dan koperasi merah putih serta modernisasi pertahanan," kata Peneliti Senior Departemen Ekonomi CSIS, Deni Friawan dalam Media Briefing RAPBN 2026: Menimbang Janji Politik di Tengah Keterbatasan Fiskal, Senin (18/8).
Menurut Deni, RAPBN 2026 tidak hanya sekadar dokumen anggaran, tetapi juga gambaran arah kebijakan lima tahun ke depan. Hal ini sekaligus akan menjadi penanda apakah pemerintahan baru mampu menjaga keseimbangan antara ambisi politik dan disiplin fiskal.
"Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana program-program tersebut yang banyak dan berskala besar akan diakomodasi dalam postur RAPBN 2026," ujarnya.
Menurut Deni, program prioritas Prabowo membutuhkan tata kelola yang efisien agar tidak menimbulkan pemborosan.
Program Prioritas Jadi Pusat Anggaran
Kenaikan alokasi untuk program prioritas menjadi bukti fokus pemerintahan baru. MBG misalnya, melonjak dari Rp171 triliun menjadi Rp335 triliun. Koperasi Merah Putih mendapat Rp181,8 triliun, dengan Rp83 triliun di antaranya disalurkan melalui bank Himbara.
Sementara itu, program pembangunan rumah mendapat alokasi Rp57,7 triliun untuk 770 ribu unit rumah. Di sisi lain, ketahanan energi mendapat Rp402,4 triliun dan ketahanan pangan Rp164,6 triliun. Angka-angka ini menunjukkan lonjakan signifikan dibanding RAPBN sebelumnya.
"Ini jumlah yang sangat besar peningkatannya dibanding RAPBN sebelumnya," ujarnya.
Prediksi Dampak Program Prioritas Prabowo di 2026
Selain itu, keterlibatan bank-bank Himbara maupun instrumen Bank Indonesia dalam pembiayaan berpotensi menimbulkan efek crowding out terhadap sektor swasta.
"Adanya program-program ini juga berpotensi dapat memicu crowding out efek terhadap konsumsi dan investasi swasta. Terutama ketika ini melibatkan Bank Indonesia atau Bank-Bank Himbara yang dipaksa untuk turut membiayai program-program tersebut," ujarnya.
Risiko lain adalah meningkatnya sentralisasi peran pemerintah pusat, termasuk TNI dan Polri, dalam pelaksanaan program. Sementara itu, peran pemerintah daerah cenderung menyusut akibat penurunan transfer ke daerah (TKD).