Prabowo Sebut Masyarakat Desa Tak Terdampak Pelemahan Rupiah, Ekonom: Kalau Harga Naik, Mereka Juga Terdampak
Diketahui, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus melemah hingga sempat menyentuh level Rp17.612 per dolar AS.
Nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kini berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Efek domino dari merosotnya rupiah ini diprediksi akan segera memukul berbagai sektor riil dalam waktu dekat.
Diketahui, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus melemah hingga sempat menyentuh level Rp17.612 per dolar AS.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto santai menyikapinya. Menurutnya, pelemahan rupiah tidak langsung dirasakan oleh masyarakat di pedesaan.
Ungkapan itu terlontar di sela acara peresmian operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang berlokasi di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, dan disiarkan secara virtual pada Sabtu (16/5).
Usai menyapa Purbaya, pembicaraan seketika langsung mengarah kepada nilai tukar rupiah yang kian melemah. Bukannya khawatir, Prabowo menanggapi fenomena tersebut sembari bergurau dengan Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto yang juga mantan istrinya.
"Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa enggak pakai dolar. Yang pusing yang suka keluar negeri. Mbak Titiek pusing ini," ujar dia diikuti gelak tawa pendengar.
Sementara itu, Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah ini akan langsung memicu kenaikan inflasi dari sektor impor (imported inflation). Lonjakan harga tersebut diperkirakan mulai terasa nyata di masyarakat dalam hitungan bulan.
"Dampaknya adalah, inflasi dari impor akan mulai naik ke depan terutama akibat biaya distribusi naik, harga barang naik. Imported inflation akan terjadi, terutama untuk barang yang terkait impor, baik bahan baku, penolong, ataupun konsumsi. Akan ada kenaikan harga dalam 2-3 bulan ke depan," kata Nailul kepada merdeka.com, Sabtu (16/5).
Nailul menjelaskan, salah satu komoditas awal yang sudah terdampak langsung oleh situasi ini adalah industri plastik. Kelangkaan barang dan tingginya biaya distribusi yang diperparah kelumpuhan rupiah membuat harga kemasan melambung tinggi, yang kemudian merembet ke sektor sekunder.
"Yang sudah mulai adalah plastik karena barangnya langka, distribusi mahal, sekalinya dapet, nilai rupiahnya melemah. Akan semakin mahal harga plastik/kemasan ke depan. Akibatnya barang-barang yang menggunakan plastik juga meningkat harganya," jelasnya.
"Termasuk untuk barang elektronik yang juga ada komponen plastiknya. Ditambah, komponen lainnya dari barang elektronik yang sebagian besar masih impor. Pasti akan membuat harga dari elektronik buatan dalam negeri akan lebih mahal," sambungnya.
Tidak hanya menyasar komoditas perkotaan dan industri manufaktur modern, badai pelemahan rupiah ini nyatanya juga ikut menembus sektor hulu pertanian. Akibatnya, masyarakat yang berada di wilayah perdesaan pun dipastikan tidak akan bisa luput dari dampak negatif ekonomi ini.
"Termasuk juga barang-barang yang berkaitan dengan pertanian, seperti pupuk. Bahan baku pupuk itu sebagian besar dari impor, seperti gas. Ketika pasokan terganggu, rupiah melemah, maka yang terjadi adalah kenaikan harga pupuk. Harga pupuk yang naik pasti mengganggu sektor pertanian," tegasnya.
"Mengganggu masyarakat di perdesaan, jadi klaim Prabowo bahwa dolar naik, masyarakat desa tidak terdampak itu adalah klaim yang keliru. Belum lagi harga-harga pada naik, ya masyarakat di desa juga merasakan," tambahnya.
Kondisi dilematis kini tengah dihadapi oleh para pelaku usaha di dalam negeri. Di satu sisi biaya produksi terus membubung tinggi, namun di sisi lain mereka dihadapkan pada fakta daya beli masyarakat yang sedang merosot tajam.
"Di sisi lain, daya beli juga belum membaik karena ada berbagai tekanan dalam negeri. Untuk menaikkan harga jual pun produsen akan berpikir seribu kali. Yang ada untuk saat ini margin dipertipis," ujarnya.
Langkah memangkas margin keuntungan tentu memiliki batas waktu, sehingga jika kondisi ini terus berlarut-larut, para pengusaha diprediksi akan mengambil langkah ekstrem demi menyelamatkan bisnis mereka.
Efisiensi
Efisiensi berupa pengurangan jumlah tenaga kerja juga menjadi ancaman nyata yang paling menakutkan bagi para buruh.
"Kemudian lanjutannya adalah karena produksi akan semakin mahal, sehingga pengusaha akan melakukan strategi efisiensi atau PHK. Yang jelas ketika permintaan turun, potensi terjadi PHK sangat tinggi," ungkapnya.
"Saya khawatir PHK ini akan memburuk dua-tiga bulan ke depan. Ekonomi kita akan semakin melambat. Efeknya ke rupiah yang tidak kunjung membaik," sambungnya.
Program Subtitusi Impor
Pemerintah sendiri kerap menggaungkan program substitusi impor sebagai solusi, namun Nailul menilai kebijakan tersebut tidak akan mampu menjadi dewa penolong dalam waktu dekat karena ketergantungan komponen yang terlampau tinggi.
"Dipaksakan dalam negeri pun belum tentu produknya tersedia di pasar domestik. Misalkan chip atau semi konduktor yang memang harus impor dari luar. Itu belum bisa disupply dari dalam negeri, dan begitu juga komponen-komponen lainnya. Jadi menurut saya memang strategi substitusi impor ini tidak akan efektif dalam jangka pendek," paparnya.
Harus Ada Solusi
Pada akhirnya, jika rantai masalah ini tidak segera dicarikan jalan keluar yang konkret, stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional dipertaruhkan. Berhentinya ekspansi dunia usaha dipastikan bakal menyumbat ketersediaan lapangan kerja baru.
"Dari dampak tersebut, ujungnya adalah perusahaan tidak bisa ekspansi, tidak ada penyerapan tenaga kerja, utilitas produksi rendah. Ekonomi akan berjalan lambat, daya beli terpukul, konsumsi rumah tangga akan stagnan. Dengan begitu, seharusnya ini jadi alarm bagi pemerintah," pungkasnya.