Peta Jalan Program 3 Juta Rumah Prabowo, Masih Tunggu Arahan DPR

Kelompok masyarakat kelas menengah atas telah mudah dijangkau untuk pemberian rumah.

Kementerian Perumahan dan Pembangunan Kewilayahan (PKP) masih menunggu arahan dari DPR RI untuk peta jalan program 3 juta rumah, khususnya pada Komisi V. Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan, pihaknya masih menunggu undangan dari DPR untuk memaparkan rencana detil pembangunan 3 juta rumah.

"Kita sedang menyiapkan karena DPR yang minta, tapi nanti kita paparkan di DPR. Tergantung undangan DPR, kita tunggu," ujar Fahri saat ditemui di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Fahri pun menjanjikan cetak biru (blueprint) program yang jadi janji kampanye Presiden Prabowo Subianto tersebut bakal menjadi dokumen publik. "Oiya, harus dong. Kan itu adalah janji kampanye yang akhirnya jadi program pemerintah," ungkapnya.

Adapun untuk tahun ini, Kementerian PKP akan berfokus pada kelanjutan program pembangunan perumahan yang telah dianggarkan dalam APBN 2025. Namun, instansi baru pecahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini bakal fokus menyasar hunian untuk kelompok menengah ke bawah.

"Meskipun kami terus berjalan untuk mengevaluasi bagaimana supaya efek pembangunan perumahan itu lebih masif ke bawah. Karena kalau ke atas itu sudah ada mekanismenya," sebut Fahri.

Sebab menurut dia, kelompok masyarakat kelas menengah atas telah mudah dijangkau untuk pemberian rumah. Lantaran telah terintegrasi dengan sistem pembiayaan, baik di perbankan maupun lembaga jasa keuangan lain untuk membeli hunian.

"Yang bermasalah itu yang di bawah, itu belum terintegrasi dengan sistem pembiayaan. Sehingga mereka sulit disentuh dengan program pengadaan rumah. Sekarang kita fokus mencari ke bawah. Mekanisme itu yang lagi kami bicarakan dengan banyak lembaga," tegasnya.