Pengangkatan CPNS dan PPPK Ditunda, Ketua Komisi II DPR: Beri Pemerintah Waktu

Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan pengangkatan CPNS dan PPPK tertunda.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa pemerintah berencana mempercepat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di seluruh Indonesia pada tahun 2025.

Hal ini disampaikan setelah adanya penundaan pengangkatan CPNS yang sebelumnya direncanakan pada awal tahun atau Maret 2025, kini ditunda hingga Oktober 2025. Sementara itu, pengangkatan PPPK dijadwalkan ulang hingga Maret 2026.

Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyambut baik pernyataan Dasco, dengan menyebutnya sebagai akhir dari polemik jika Pemerintah Daerah (Pemda) turut mendukung kebijakan tersebut. Rifqi mengungkapkan bahwa banyak Pemda yang belum mengirimkan nama honorer untuk diangkat menjadi PPPK, yang menjadi salah satu alasan keterlambatan pengangkatan PPPK.

“Ini adalah akhir dari polemik. Kita berharap formasi kebijakan pemerintah bisa dilakukan dan didukung semua pihak terutama Kementerian/Lembaga dan Pemda,” kata Rifqi pada video yang diterima, Minggu (16/3).

Menurut Rifqi, banyak Pemda belum menyetorkan nama honorer yang akan diangkat menjadi PPP. Hal itu menjadi salah satu sebab molornya pengangkatan PPPK.

“Saya mengatahui betul banyak sekali Pemda, Pemkot yang belum menyetorkan nama atau belum menyetorkan kebutuhkan hononer menjadi PPPK. Kita tahu ada kuota 400 ribu lebih sampai saat ini baru 60 ribu data yang masuk ke MenpanRB,” kata dia.

Rifqi berharap Pemda dan Pemerintah Pusat dapat bekerja sama agar seluruh CPNS dan PPPK dapat diangkat pada 2025. “Saya harap semua terkonsolidasi sehingga 2025 seluruhnya CPNS dan PPPK diangkat. Rekan semua berilah waktu kepada pemerintah,” kata dia.