OJK: Jangan kaget kalau ada layanan bank di penjual pulsa

Genjot branchless banking atau layanan keuangan bank tanpa kantor (Laku Pandai) tahun ini.

2015-02-16 13:06:58

OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) janji menggenjot branchless banking atau layanan keuangan bank tanpa kantor (Laku Pandai) tahun ini. Terobosan ini dinilai bakal mengubah wajah perbankan menjadi lebih dekat dengan masyarakat di pelosok Tanah Air.

"Perbankan akan melayani masyarakat melalui agen bank, jadi yang tidak terjangkau bisa dijangkau di agen, agen itu pihak individual yang dipercaya," kata Deputi Komisioner Pengawas Bank I OJK Mulya Siregar, Jakarta, Senin (16/2).

Menurut Mulya, akses layanan perbankan di pelosok Indonesia masih minim. Data Bank Dunia menunjukkan, hanya 60 persen masyarakat Indonesia terbiasa menggunakan jasa perbankan.

"Untuk itu kita akan kembangkan branchless banking atau layanan bank tanpa kantor," jelas dia.

OJK membuka kesempatan bagi masyarakat atau lembaga berbadan hukum di Indonesia untuk menjadi agen branchless banking. Syaratnya, individu yang ingin menjadi agen harus penduduk setempat dan memiliki usaha tetap.

Adapun lembaga berbadan hukum disyaratkan memiliki kredibilitas, berkinerja baik, teknologi informasi memadai. Tak kalah penting, memiliki jaringan outlet hingga pelosok Tanah Air. Semisal, Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

"Jangan terkejut kalau nanti ada layanan bank di penjual pulsa," kata Mulya. "Ini untuk berikan akses layanan di pelosok, mudah-mudahan ini bisa berikan kontribusi ke pertumbuhan ekonomi daerah yang selama ini belum dijangkau oleh perbankan."

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Nelson Tampubolon mengatakan, hingga akhir 2016, pihaknya tak akan membatasi pihak yang ingin menjadi agen. Namun, setelah itu, OJK bakal memperketat persyaratan pihak yang ingin menjadi agen di kota besar.

Pihaknya, ingin agen Laku Pandai berada di daerah pinggiran.

"Namun, sebagai awalan hingga 2016, kami bebaskan bisa di mana saja yang penting berkembang dulu. Setelah Desember 2016, akan ada persyaratan tertentu yang akan disusun untuk agen di ibu kota negara, provinsi, kabupaten, dan kota."

(mdk/yud)