Pemerintah genjot transaksi keuangan nontunai TKI
Merdeka.com - Pemerintah menggiatkan transaksi keuangan nontunai di kalangan pekerja migran. Untuk itu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Tenaga Keja dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) meneken nota kesepahaman terkait peningkatan transaksi non tunai dan akses keuangan bagi Tenaga Kerja Indonesia.
Gubernur BI Agus Martowardojo mengungkapkan, kerja sama ini mendorong gerakan nasional nontunai. Transaksi keuangan nontunai merupakan salah satu syarat menjadi negara maju.
"Penandatanganan nota kesepahaman ini, lembaga-lembaga terkait berkomitmen untuk mendukung penempatan dan perlindungan TKI, sekaligus meningkatkan martabat dan kesejahteraan TKI melui pelaksanaan kegiatan edukasi keuangan dan pengembangan layanan remitansi," kata Agus di Jakarta, Senin (16/2).
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad menambahkan, pihaknya bakal menggalakkan brancless banking atau layanan keuangan bank tanpa kantor (Laku Pandai). Saat ini, sudah ada 17 bank menjalankan program itu.
"Industri jasa keuangan harapkan koordinasi yang baik dalam rangka dorong dan sejahterakan TKI. OJK siap dukung sehingga apa yang diharapkan bersama," ungkapnya.
Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri mengatakan, sistem transaksi nontunai bakal membuat TKI semakin terlindungi.
"OJK dan BI bisa memperluas akses TKI soal fasilitas keuangan, yang selama ini modusnya dari cash ke cash," terangnya.
Sementara itu, Kepala BNP2TKI Nusron Wahid menyebut, transaksi keuangan para TKI mencapai Rp 6 triliun per tahun. Dengan kerjasama empat lembaga ini, pihaknya menyarankan agar calon TKI terlebih dulu membuka rekening bank.
"Implikasi MOU ini kami di lapangan sebagai operator dan kebijakan penempatan TKI akan tindaklanjuti dengan wajibkan TKI sebelum berangkat wajib buka rekening bank di dalam negeri," terang Nusron.
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pasca Pandemi Covid-19, Penempatan Pekerja Migran Terus Meningkat
Pemerintah akui penempatan pekerja migran masih memiliki berbagai tantangan.
Baca SelengkapnyaHore! Pemerintah Tak Lagi Tahan Oleh-Oleh Pekerja Migran dari Luar Negeri
Pemerintah tak lagi tahan barang bawaan pekerja migran di bandara asalkan nilainya tidak lebih dari Rp24 juta setahun.
Baca SelengkapnyaPekerja Imigran Indonesia di Turki Meningkat 2 Tahun Terakhir, Paling Banyak di Sektor Ini
Sejak tahun 2021 jumlah pekerja migran Indonesia di Turki terus mengalami peningkatan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan di Pemilu 2024 Naik Lebih dari 100%, Nilainya Triliunan
PPATK mengungkap temuan transaksi keuangan mencurigakan di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKemenperin Siapkan Dana Rp20 Miliar untuk Industri Makanan dan Minuman, Uangnya Untuk Ini
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp20 miliar untuk industri makanan dan minuman (mamin) di tahun 2024.
Baca SelengkapnyaPPATK Ungkap Transaksi Mencurigakan di Pemilu 2024, Cak Imin: Tidak Boleh Dibiarkan!
"Hal-hal seperti itu harus ditindaklanjuti, tidak boleh dibiarkan," kata Cak Imin
Baca SelengkapnyaBP2MI Gandeng BNI Hadirkan Rekening Taplus untuk Pekerja Migran Indonesia
Penerbitan rekening taplus G to G untuk Pekerja Migran Indonesia ini memiliki beberapa keuntungan
Baca SelengkapnyaTransaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan
Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah
Baca SelengkapnyaSusunan Kabinet Prabowo Belum Dibahas, TKN: Jangan Transaksional
TKN menunggu pengumuman resmi pemenang Pilpres dari KPU pada tanggal 20 Maret 2024
Baca Selengkapnya