Minimnya Pekerjaan Formal Diprediksi Tekan Daya Beli Masyarakat di 2026
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, memproyeksikan tekanan pada daya beli masyarakat akan meningkat sepanjang 2026, salah satunya akibat minimnya pekerjaan formal.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, memprediksi bahwa daya beli masyarakat akan menghadapi tekanan signifikan sepanjang tahun 2026. Hal ini terutama disebabkan oleh minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan formal di Indonesia. Situasi ini berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi nasional yang bergantung pada konsumsi domestik.
Menurut Bhima, kesulitan masyarakat dalam mencari pekerjaan di sektor formal menjadi faktor utama yang memicu penurunan daya beli konsumen. Selain itu, kenaikan harga komoditas menjelang Ramadhan juga diperkirakan akan memperparah kondisi ini. Pemerintah diharapkan mengambil langkah strategis untuk mengatasi tantangan ekonomi ini.
Meskipun produksi bahan pokok seperti beras tercatat surplus, implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masif dengan anggaran melonjak hampir lima kali lipat dibandingkan 2025 dapat memicu inflasi pangan. Kondisi ini secara langsung akan menggerus kemampuan belanja masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Ancaman Inflasi dan Ketersediaan Lapangan Kerja
Bhima Yudhistira dari Celios menyoroti bahwa tekanan terhadap daya beli konsumen diperkirakan akan semakin meningkat sepanjang tahun 2026. Salah satu pemicu utamanya adalah kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian ekonomi bagi banyak rumah tangga.
Selain faktor pekerjaan, kenaikan harga komoditas menjelang bulan Ramadhan juga menjadi ancaman serius bagi daya beli. Meskipun beberapa bahan pokok, seperti beras, mencatat surplus produksi, namun kebutuhan suplai untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diperluas dapat memicu inflasi pangan. Anggaran MBG yang melonjak hampir lima kali lipat dari tahun sebelumnya berpotensi mengganggu keseimbangan pasar.
Bhima menambahkan bahwa inflasi pangan sebenarnya sudah mulai terasa dampaknya di tengah masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan, distribusi dan alokasi yang tidak tepat dapat berujung pada kenaikan harga. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pangan dan program bantuan.
Rekomendasi Kebijakan untuk Mendorong Konsumsi
Untuk mengatasi tekanan pada daya beli dan konsumsi masyarakat, Celios menyarankan pemerintah untuk merevisi kebijakan perpajakan. Kebijakan ini dinilai sangat berpengaruh terhadap masyarakat kelas menengah. Tujuannya adalah agar konsumsi domestik tetap dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang efektif.
Salah satu usulan konkret adalah pemangkasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 8-9 persen. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan keinginan masyarakat untuk berbelanja dan menggerakkan roda perekonomian. Kebijakan fiskal yang lebih pro-konsumen ini dapat memberikan stimulus langsung kepada sektor riil.
Selain itu, percepatan transmisi penurunan suku bunga juga dianggap krusial. Dengan suku bunga yang lebih rendah, nasabah yang sedang mencicil pembayaran seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau kredit kendaraan bermotor akan mendapatkan cicilan yang lebih ringan. Hal ini akan membebaskan sebagian pendapatan mereka untuk dialokasikan pada konsumsi lainnya.
Bhima juga menekankan pentingnya penciptaan lebih banyak lapangan pekerjaan. Kualitas belanja fiskal pemerintah dengan defisit yang lebar harus dicek apakah benar-benar mampu mendorong penciptaan lapangan kerja. Anggaran negara harus diprioritaskan untuk program-program yang memiliki dampak langsung pada penyerapan tenaga kerja.
Data Keyakinan Konsumen dan Ketersediaan Kerja
Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap kuat pada Desember 2025. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada bulan tersebut berada di level optimis, yaitu 123,5. Angka di atas 100 menunjukkan bahwa konsumen masih memiliki pandangan positif terhadap kondisi ekonomi.
Meskipun demikian, IKK Desember 2025 ini menunjukkan sedikit penurunan sebesar 0,5 poin dibandingkan November 2025 yang tercatat 124. Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) juga mengalami penurunan tipis. IKE turun dari 111,5 menjadi 111,4, dan IEK dari 136,6 menjadi 135,6.
Di sisi lain, Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK) justru dilaporkan meningkat. IKLK naik menjadi 106,5 pada Desember 2025 dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 103,7. Peningkatan ini menunjukkan adanya sedikit perbaikan dalam persepsi masyarakat mengenai ketersediaan pekerjaan, meskipun Celios masih menyoroti minimnya pekerjaan formal.
Sumber: AntaraNews