Ketua Banggar DPR Minta Pemerintah Waspadai Lonjakan Jumlah Pengangguran

Said menyebut dari catatan Kementerian Ketenagakerjaan secara kumulatif sejak Januari-Juni 2024, gelombang PHK telah menghantam 32.064 pekerja.

Ketua Badan Anggaran DPR RI, MH Said Abdullah, cukup gusar dengan meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia. Said berharap pemerintahan baru presiden terpilih Prabowo Subianto dapat menekan angka pengangguran sehingga angka kemiskinan ekstrem dapat ditekan sampai 0 persen.

"Banggar meminta pemerintah mencermati beberapa hal penting, antara lain, pemerintah perlu mewaspadai gelombang pengangguran akibat pemutusan (hubungan) kerja yang terjadi sepanjang Januari 2024, terhadap 32.064 pekerja, dan hampir separuhnya di sektor tekstil," kata Said Abdullah, baru-baru ini.

Banggar yang baru saja mengesahkan APBN 2025 bersama Menteri Keuangan mengetahui target pemerintahan Prabowo nanti adalah pemberantasan kemiskinan hingga 0 persen. Menurut Said, akan berat memenuhi target tersebut bila angka pengangguran bertambah. Karena pengangguran sangat erat kaitannya dengan kemiskinan.

Said menyebut dari catatan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), secara kumulatif sejak Januari-Juni 2024, gelombang PHK telah menghantam 32.064 pekerja.

Selain PHK, tren pengangguran dijelaskan Said juga didominasi oleh kelompok pekerja paruh waktu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari 2024 jumlah pekerja paruh waktu tercatat sebanyak 2,90 persen, turun 0,73 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Said menilai peningkatan kewaspadaan terhadap gelombang PHK dan bertambahnya jumlah pengangguran harus dilakukan langkah pencegahan agar jumlah penduduk miskin tidak semakin menggelembung.

"Apalagi target nol persen penduduk miskin ekstrem dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran," kata dia.

Masih berdasarkan data BPS lanjut Said jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 adalah 25,22 juta orang, turun 0,68 juta orang dibandingkan Maret 2023. Selain itu, persentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2024 juga turun menjadi 9,03 persen, dari 9,36 persen pada Maret 2023.

Dengan pencegahan gelombang PHK dan perbaikan kondisi kemiskinan nasional, Said meyakini akan membuat indeks modal manusia (IMM) Indonesia membaik.

Menurut Said, dari standar internasional yang diukur dalam skala 0-1, IMM Indonesia ditargetkan di angka 0,56 pada Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Skala tersebut diakuinya masih jauh dari negara-negara Asia Tenggara lainnya.