LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
  1. UANG

Menteri Rini cari perusahaan BUMN kuat kelola saham Freeport

"Memang kita sedang menganalisa BUMN mana yang secara balance sheet yang kuat," ucap Rini.

2015-09-22 18:52:26
Freeport
Advertisement

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno sedang mencari BUMN yang kuat untuk mengelola saham PT Freeport Indonesia. Rini menyiapkan BUMN karena perusahaan asal Amerika Serikat tersebut segera akan melepas 10,64 persen persen saham ke pemerintah.

"Memang kita sedang menganalisa BUMN mana yang secara balance sheet yang kuat untuk mengambil itu," kata Rini di Jakarta, Selasa (22/9).

Rini berharap, divestasi saham Freeport ini nantinya akan memperbesar porsi BUMN. Saat ini, kementerian memegang 9,36 persen saham.

Advertisement

"Kami sedang melihat karena pada dasarnya BUMN itu memiliki 9,36 persen. Kami harapkan kalau ada kemungkinan untuk menaikkan, nanti kita akan menaikkan kepemilikan BUMN," terangnya.

Informasi saja, Freeport Indonesia akan melepas saham atau divestasi sebesar 10,64 persen ke pemerintah. Divestasi saham disebut sebagai bentuk kepatuhan perusahaan pada aturan yang berlaku di Indonesia.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Maroef Sjamsuddin mengatakan divestasi saham merupakan satu poin yang telah disepakati pemerintah dan Freeport dalam renegosiasi kontrak karya.

Advertisement

"Itu sebuah poin yang sudah disepakati memang itu yang paling cepat kita selesaikan," kata Maroef.

Dalam aturan Peraturan Pemerintah 77 Tahun 2014 divestasi perusahaan tambang yang menggarap tambang bawah tanah sebesar 30 persen. Maroef menyebut Freeport akan patuh pada peraturan tersebut, dengan bertahap melepas sahamnya. Untuk tahap pertama, Freeport akan melepas 10 persen saham yang ditargetkan sebelum Oktober 2015.

Menurut Maroef, berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut divestasi pertama akan ditawarkan ke pemerintah pusat. Jika pemerintah tidak berminat maka akan diserahkan ke Perusahaan Investasi Pemerintah (PIP). Namun jika instansi tersebut tidak berminat akan ditawarkan ke Pemerintah Daerah.

Baca juga:
Misi senyap kedatangan 3 menteri ke Papua terkait kontrak Freeport?
Sinyal kuat Sudirman Said perpanjang kontrak Freeport di Papua
Gubernur Papua marah soal lawatan ke Freeport, Menteri Saleh santai
ESDM minta Newmont perpanjang kerja sama smelter dengan Freeport
Keruk SDA RI tapi listing di luar negeri, Bos BEI kejar Freeport Cs
Dahsyatnya China buat Amerika & Freeport kewalahan
Masjid di Papua ini dibangun di dalam perut bumi

(mdk/idr)

Kontak Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Metodologi Riset Workstation Disclaimer Syarat & Ketentuan Privacy Kode Etik Sitemap

Copyright © 2024 merdeka.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.