Sinyal kuat Sudirman Said perpanjang kontrak Freeport di Papua

Merdeka.com - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said mengaku akan terus mendukung PT Freeport Indonesia untuk terus melanjutkan usaha di Papua. Menurutnya, keberadaan Freeport sangat membantu perekonomian masyarakat Papua dan nasional.

Menurut Sudirman, Freeport saat ini sedang menunggu keputusan kepastian perpanjangan kontrak mereka. Sudirman menyebut, sangat sulit bagi investor yang ingin menanamkan investasinya miliaran dolar AS jika tidak ada kepastian dan jangka panjang.

"Saya sering menyatakan diberbagai forum internal maupun eksternal , di pemerintahan maupun di DPR saya kira semua orang memahami seseorang yang mau investasi milyaran dolar AS itu kalau tidak diberi kepastian dan jangka panjang itu sulit," ujar Sudirman seperti dilansir dari laman kementerian, Senin (21/9).

Freeport membutuhkan kepastian karena akan berinvestasi dalam skala besar yang sedang dan akan mereka tanamkan terutama dalam underground mining memerlukan kepastian perpanjangan.

Sudirman menambahkan, saat ini pemerintah sedang mencari cara agar keputusan pemanjangan kontrak bisa diambil, namun dengan catatan tidak ada peraturan yang dilanggar dan kemudian secara aspek sosial politik juga diterima oleh masyarakat.

Peraturan yang dimaksud Sudirman adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Dalam beleid itu tegas menginstruksikan keputusan perpanjangan baru akan diberikan dua tahun sebelum masa kontrak habis. Sedangkan kontrak Freeport baru habis pada 2021 mendatang.

Klausul itu ini rencananya akan diperlonggar, sehingga memperpanjang batas waktu kontrak tambang mineral logam menjadi paling lama sepuluh tahun dan paling cepat dua tahun. Sedangkan untuk mineral nonlogam, perpanjangan kontrak paling cepat menjadi lima tahun dan paling lambat dua tahun.

"Saya simpati dan empati pada Freeport karena terlanjur menjadi obyek dari spekulasi yang menurut saya banyak yang ketidakmengertiannya, nah yang paling dibutuhkan dan ditunggu mereka adalah keputusan mengenai investasi tersebut yang saat ini kita belum ambil keputusan karena masih terkendala Peraturan Pemerintah (PP)-nya tidak memungkinkan," katanya.

Saat ini pemerintah sedang berupaya dengan segala cara untuk menarik investasi, di sisi lainnya yang sedang berinvestasi seperti PT Freeport tidak didukung.

"Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo juga sudah bolak-balik mengatakan, secara prinsip kita ingin investasi yang sudah ada di situ diteruskan dan dilanjutkan. Freeport bukan merupakan pengecualian, Freeport juga harus didukung supaya operasinya berlanjut," tutup Sudirman.