Merdeka.com - Keberadaan perusahaan tambang, PT Freeport Indonesia di dalam negeri masih saja menuai polemik. Pemerintah menyebut Freeport sangat dibutuhkan karena membantu perekonomian Indonesia secara umum dan perekonomian Papua khususnya.

Namun demikian, ada pula pihak yang menyebut Freeport hanya merugikan Indonesia. Anggota DPR yang tergabung dalam tim pemantau otonomi khusus Aceh dan Papua, Irene Manibuy pernah mengatakan peran Freeport untuk warga Papua sangatlah kecil.

Dia mengkritik peran Freeport hanya sebatas CSR saja. Irene mengatakan, saat ini masyarakat Papua tidak membutuhkan dana CSR dari Freeport . Papua butuh memperoleh komposisi saham Freeport untuk pengelolaan.

"Jangan kami hanya dikasih CSR Rp 1,3 triliun, jangan hanya CSR berdasarkan dividen hanya 1 persen dari pendapatan kotor. Kami butuh share dan mengatur sendiri pembangunan di sana, daerah kami," ucap Irene beberapa waktu lalu.

Lembaga swadaya Kontras dua tahun lalu pernah melansir laporan fasilitas pekerja Freeport di lokasi tambang yang sangat memprihatinkan. Misalnya kamar karyawan yang kecil, tapi diisi lima sampai enam orang.

Pekerja pun kerap mengeluh, lantaran remunerasi pegawai Indonesia tidak sama dengan sistem yang diterapkan Freeport-McMoRan di AS atau negara lain.

Baru-baru ini, tiga menteri pemerintahan Jokowi-JK berkunjung ke Papua, daerah operasi PT Freeport Indonesia. Apa tujuannya?