Menteri Dody Pastikan Transparansi dan Akuntabilitas APBN Kementerian PU
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas APBN Kementerian PU, di tengah isu penggeledahan oleh Kejati DKI Jakarta, demi kepercayaan publik.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kementerian Pekerjaan Umum. Hal ini disampaikan guna menjaga kepercayaan publik, terutama di tengah isu penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Komitmen ini menjadi fokus utama kementerian dalam menjalankan setiap program pembangunan yang berlandaskan integritas.
Dody menjelaskan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum telah memiliki sistem pengelolaan anggaran yang berjalan efektif. Namun, ia menekankan bahwa perbaikan dan pembaruan sistem terus dilakukan secara berkala. Pembaruan ini mengadopsi teknologi dan perangkat lunak terkini untuk meningkatkan efisiensi dan integritas.
Langkah-langkah tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat aspek akuntabilitas dan integritas, tetapi juga meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran. Pada akhirnya, semua upaya ini bertujuan untuk memberikan manfaat nyata dan luas bagi masyarakat, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Komitmen Perkuat Sistem Pengelolaan Anggaran
Menteri Dody Hanggodo mengakui bahwa Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) telah memiliki sistem pengelolaan anggaran yang mapan. Meski demikian, sistem ini tidak berhenti pada satu titik, melainkan terus diperbaiki dan diperbarui. Adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan perangkat lunak terbaru di dunia menjadi prioritas untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya.
Pembaruan sistem ini dirancang untuk memperkuat berbagai aspek krusial dalam tata kelola pemerintahan. Harapannya, tidak hanya akuntabilitas dan integritas yang meningkat, tetapi juga efektivitas penggunaan anggaran dalam setiap program pembangunan yang dijalankan kementerian secara menyeluruh. Dengan demikian, setiap rupiah yang dibelanjakan dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan dampak maksimal.
Selain itu, Dody menekankan pentingnya kebermanfaatan anggaran bagi masyarakat. Setiap program yang didanai APBN harus mampu dirasakan langsung manfaatnya oleh publik. Ini sejalan dengan visi kementerian untuk melayani dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
Arahan Presiden dan Dampak Nyata Anggaran
Dody Hanggodo juga menyoroti arahan tegas dari Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh jajaran pemerintah pusat. Presiden Prabowo menginstruksikan agar setiap penggunaan anggaran negara harus memberikan dampak nyata dan manfaat luas bagi masyarakat. Hal ini menjadi landasan filosofi dalam setiap pengambilan keputusan terkait alokasi dan penggunaan dana publik.
Menurut Menteri Dody, setiap satu rupiah yang dibelanjakan untuk pembangunan harus mampu memberikan manfaat berlipat. Ia menargetkan manfaat tersebut bisa mencapai 10 hingga 20 kali lipat bagi masyarakat yang merasakan langsung hasil dari program tersebut. Ini menunjukkan komitmen untuk mencapai efisiensi dan dampak sosial yang tinggi dari investasi pemerintah.
Fokus pada dampak berlipat ini mendorong Kemen PU untuk merancang program-program yang strategis dan tepat sasaran. Tujuannya adalah memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan di berbagai daerah. Ini merupakan upaya nyata dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Audit Internal dan Dukungan Penegakan Hukum
Sebagai bagian dari upaya menjaga tata kelola yang baik, Dody mengungkapkan bahwa proses audit internal di Kementerian Pekerjaan Umum terus berlangsung. Audit ini dilakukan secara berkala dan menyeluruh, mencakup seluruh aspek pengelolaan program dan anggaran. Hasil audit menjadi dasar penting dalam melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja kementerian.
Menteri Dody menegaskan bahwa kementeriannya berkomitmen penuh untuk mendukung setiap proses yang berkaitan dengan pengawasan dan penegakan hukum. Kemen PU siap bekerja sama sesuai ketentuan yang berlaku guna memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara profesional dan bertanggung jawab. Transparansi dalam proses hukum adalah kunci untuk mempertahankan kepercayaan publik.
Pernyataan Dody yang menyebutkan, “Kan saya diperintah Pak Presiden untuk bersih-bersih, ya ini salah satu yang sudah saya lakukan. Kira-kira gitu,” menunjukkan keseriusan dalam memberantas praktik tidak transparan. Ini adalah bagian dari upaya reformasi internal yang dicanangkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan akuntabel di Kemen PU.
Sumber: AntaraNews