Menko Airlangga soal Pembelian 50 Pesawat Boeing dari AS: Belum Deal tapi Sudah DP
Prabowo mengatakan, pembelian pesawat Boeing tersebut memang dibutuhkan untuk memperkuat sisi operasi dari Garuda Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut bahwa Garuda Indonesia belum melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait rencana pembelian 50 pesawat Boeing dari Amerika Serikat (AS).
"Terkait pesawat boeing belum deal, tapi sudah DP (down payment/uang muka)," kata Airlangga dalam Sosialisasi Kebijakan Tarif Resiprokal AS dan Optimalisasi unfuk Mendorong Perdagangan dan Investasi, di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (21/7).
Adapun sosialisasi tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Wakil Menyeri Investasi Todotua Pasaribu.
Kemudian, Asisten Deputi Tanggung Jawab Lingkungan dan Sosial mewakili Menteri BUMN, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri mewakili Menteri Pertanian, Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan mewakili Menteri KKP, Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Reza, Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu, dan Ketua Kadin Shinta Kamdani.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pembelian 50 pesawat Boeing dari Amerika Serikat (AS) sebagai bentuk perjanjian dagang yang jadi bagian dari negosiasi tarif impor oleh Presiden AS, Donald Trump.
Prabowo mengatakan, pembelian pesawat Boeing tersebut memang dibutuhkan untuk memperkuat sisi operasi dari Garuda Indonesia.
"Ya memang kita perlu untuk membesarkan Garuda. Garuda adalah kebanggaan kita, Garuda adalah flag carrier nasional, Garuda lahir dalam perang kemerdekaan kita. Jadi, Garuda harus menjadi lambang Indonesia," ujarnya di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (16/7).
Meskipun Garuda Indonesia telah memiliki kontrak pengadaan pesawat baru dengan perusahaan asal Eropa, Airbus, Prabowo tidak mempermasalahkannya.
Aliran Modal Asing Bakal Positif Pasca RI Kena Tarif 19 Persen
Bank Indonesia (BI) memprediksi aliran masuk modal asing ke RI akan positif setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menetapkan tarif impor Indonesia jadi 19 persen. Ini dinilai jadi satu kepastian dan akan berpengaruh.
Deputi Gubernur BI, Destry Damayanti menyambut baik hasil negosiasi tarif yang membuat Indonesia dikenakan 19 persen dari semula 32 persen.
"Paling tidak dengan pengumuman apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Donald Trump, dan juga khususnya untuk Indonesia dari ekspektasi 32 persen sekarang jadi 19 persen. Saya rasa itu menjadi good news juga untuk ekonomi kita," kata Destry dalam konferensi pers, Rabu (16/7).
Kesepakatan Tarif RI dengan AS
Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat akhirnya mencapai kesepakatan dagang yang cukup signifikan, dengan salah satu poin utamanya adalah penurunan tarif ekspor Indonesia ke AS dari 32 persen menjadi 19 persen. Kesepakatan ini tercapai setelah melalui proses negosiasi selama hampir tiga bulan sejak awal April 2025.
Selama proses negosiasi, Indonesia menawarkan tiga paket kerja sama kepada AS yang merupakan bentuk kerja sama antar pemerintah dan yang bersifat kerja sama bisnis antara pelaku usaha dari kedua negara.
Puncak kesepakatan terjadi melalui pembicaraan telepon antara Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, pada Selasa 15 Juli 2025.