Korban Kerusuhan Dijamin Dapat Santunan, OJK Tegaskan Komitmennya
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan korban kerusuhan demonstrasi akhir Agustus hingga awal September 2025 mendapatkan perlindungan dari berbagai lembaga jaminan sosial sebagai upaya pemulihan dan bantuan sosial.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menyampaikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) telah menyalurkan santunan jaminan kecelakaan kerja (JKK) serta jaminan kematian kepada para korban. Hingga saat ini, sudah ada sembilan korban yang tercatat menerima manfaat tersebut.
"Untuk BPJSTK itu telah menyalurkan santunan jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan juga jaminan kematian kepada korban yang dirawat di rumah sakit maupun yang meninggal dunia. Sampai dengan saya ini yang sudah terlaporkan ada sembilan," kata Ogi dalam konferensi pers RDKB Agustus 2025, Kamis (4/9).
Selain BPJSTK, dua lembaga lain yang turut berperan adalah Asabri dan Taspen. Asabri memberikan santunan kepada anggota TNI dan Polri yang terdampak, sementara Taspen menyalurkan perlindungan kepada aparatur sipil negara (ASN).
Santunan tersebut diberikan kepada korban yang mengalami perawatan di rumah sakit maupun yang meninggal dunia akibat kerusuhan. Keberadaan manfaat jaminan ini sangat penting untuk meringankan beban keluarga korban di tengah kondisi sulit.
Ia menegaskan, OJK terus memantau penyaluran santunan agar berjalan tepat sasaran dan sesuai ketentuan. Koordinasi antara OJK dengan lembaga terkait dilakukan secara intensif untuk memastikan seluruh korban mendapat haknya.
"Kemudian juga Asabri dan juga Taspen memberikan santunan untuk kecelakaan kerja kepada peserta TNI Polri dan juga ASN. Terus kita identifikasi, tapi yang sudah teridentifikasi sudah dibayarkan santunannya," ujarnya.
Pemprov DKI Tanggung Biaya Pengobatan Korban Demo Ricuh
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menanggung biaya pengobatan korban luka akibat unjuk rasa yang berujung rusuh di Jakarta. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, melaporkan ada 716 orang warga yang terluka di luar Polri.
"700 lebih tadi semua biaya ditanggung sepenuhnya oleh Pemprov DKI Jakarta," kata Pramono di Balaikota, Senin (1/9/2025).
Selain itu, Pramono juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI-Polri yang ikut mengawal aksi unjuk rasa. "Dalam kesempatan ini sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Forkopimda," ucap dia.
Sebelumnya, Gubernur Jakarta, Pramono Anung mengungkap kerugian materil yang diakibat oleh unjuk rasa berakhir rusuh yang terjadi beberapa hari terakhir di Jakarta. Dia menyebut, setidaknya 22 halte Transjakarta rusak, enam di antaranya ludes terbakar.
Kerusakan Infrastruktur
Kerusakan tak main-main. Infrastruktur MRT mencapai Rp 3,3 miliar, Transjakarta Rp 41,6 miliar, sementara CCTV dan fasilitas pendukung lain Rp 5,5 miliar. Total kerugian mencapai Rp55 miliar.
"Sodara-sodara sekalian, kemarin ada pertanyaan mengenai estimasi kerugian. MRT Jakarta kerusakan infrastruktur untuk MRT sebesar Rp 3,3 miliar, MRT. Transjakarta kurang lebih Rp 41,6 miliar. Kemudian kerusakan CCTV infrastruktur lainnya Rp 5,5 miliar sehingga total kerusakan ada Rp 55 miliar," ucap dia.