Kementerian PANRB Rancang Strategi Gempur Kemiskinan, Segera Dilaporkan ke Jokowi
Evaluasi SAKIP tahun 2023 difokuskan pada pengentasan kemiskinan.
Evaluasi SAKIP tahun 2023 difokuskan pada pengentasan kemiskinan.
Kementerian PANRB Rancang Strategi Gempur Kemiskinan, Segera Dilaporkan ke Jokowi
Kementerian PANRB Rancang Strategi Gempur Kemiskinan, Segera Dilaporkan ke Jokowi
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar entry meeting evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) tahun 2023.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto mengatakan, evaluasi SAKIP tahun 2023 difokuskan pada pengentasan kemiskinan.
"Salah satu fokus dari tema prioritas kita adalah melihat apakah dengan SAKIP kita mampu mendorong percepatan pengurangan angka kemiskinan nasional,"
kata Erwan dalam kegiatan entry meeting evaluasi SAKIP, RB, dan ZI, yang disiarkan melalui kanal YouTube Kementerian PANRB, Rabu (2/8).
Di luar itu, evaluasi SAKIP masih akan berfokus pada akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.
Keduanya, nanti akan dilihat melalui empat hal. Pertama, melihat efektifitasnya dalam penggunaan APBN/APBD yang dilakukan instansi Pemerintah.
Kedua, dilihat penjenjangan kinerja untuk memastikan setiap unit kerja dan individu memiliki kinerja atau kontribusi yang jelas dan terukur bagi organisasi.
Ketiga, Kementerian PANRB ingin memastikan program dan kegiatan berdampak pada pencapaian tujuan atau sasaran strategis organisasi.
Keempat, Kementerian PANRB ingin melihat pelaksanaan evaluasi internal.
Sementara itu, dilihat dari sisi ouput evaluasi SAKIP 2023 akan ada dua hal yang dihasilkan.
Pertama, laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tema prioritas nasional yakni pengentasan kemiskinan.
Sumber: Liputan6..com
"Sebagaimana kami sampaikan tema pengentasan kemiskinan akan menjadi tema prioritas kita pada tahun ini," kata Erwan.
Kemudian catatan atau temuan terkait akuntabilitas kinerja Pemerintah dalam pengelolaan program kemiskinan dalam konteks akuntabilitas kinerja.
Rekomendasi kepada Presiden untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan.
Kemudian, output yang kedua, Kementerian PANRB akan menghasilkan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang tidak secara khusus ditugaskan mengawal pengentasan kemiskinan.
Output evaluasinya akan berupa perkembangan nilai AKIP, catatan atau temuan terkait perkembangan implementasi SAKIP.
Lalu rekomendasi kepada pimpinan K/L/daerah terkait hal-hal yang diperlukan untuk peningkatan kualitas implementasi SAKIP di masa yang akan datang. Termasuk catatan serta rekomendasi khusus terkait tema prioritas bagi yang belum dievaluasi.
Sumber: Liputan6.com
Reporter: Tira Santia