Defisit APBN Agustus Capai Rp321,6 triliun, Membahayakan Stabilitas Fiskal?
Achmad pun menganalogikan APBN sebagai mesin kapal besar yang mengarungi lautan ekonomi global.
Kementerian Keuangan baru saja merilis angka defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Agustus 2025 sebesar Rp321,6 triliun atau 1,35 persen terhadap PDB.
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mempertanyakan kondisi defisit tersebut sebagai sinyal bahaya bagi stabilitas fiskal atau sekadar alarm dini yang masih bisa ditangani.
Ia memahami di satu sisi, defisit masih berada dalam kisaran target tahunan 2,53 persen PDB. Namun di sisi lain, realisasi pendapatan negara baru mencapai 57 persen target, sementara belanja negara telah melaju hingga 55 persen dari pagu.
"Di sinilah masalahnya, ketidakseimbangan antara penerimaan dan belanja berpotensi memperlebar defisit jika tren ini berlanjut hingga akhir tahun," kata Achmad dalam keterangannya, Rabu (24/9).
Achmad pun menganalogikan APBN sebagai mesin kapal besar yang mengarungi lautan ekonomi global. Pendapatan negara adalah bahan bakar yang menjaga mesin tetap menyala, sementara belanja adalah kecepatan yang menentukan sejauh mana kapal melaju.
Saat ini kapal masih berjalan, tetapi pasokan bahan bakarnya menurun sementara kecepatan tetap tinggi. Jika tidak ada penyesuaian, kapal bisa kehabisan bahan bakar sebelum mencapai pelabuhan akhir tahun.
"Analogi ini menggambarkan betapa pentingnya menjaga sinkronisasi antara penerimaan dan belanja agar perjalanan fiskal tidak terganggu badai ekonomi global," ujarnya.
Akar Persoalan
Menurutnya, salah satu akar persoalan adalah penerimaan pajak yang baru mencapai 54,7 persen dari target. Ini menunjukkan aktivitas ekonomi yang belum sepenuhnya pulih atau optimal dalam menghasilkan basis pajak.
Kepabeanan dan cukai tampil sedikit lebih baik dengan realisasi 62 persen, namun masih belum cukup menutup celah. PNBP sedikit lebih tinggi, tetapi sifatnya fluktuatif dan tidak bisa menjadi tumpuan utama.
"Kondisi ini memperlihatkan bahwa sumber utama penerimaan negara belum bekerja maksimal, sementara kebutuhan belanja tetap berjalan," ujarnya.
Belanja dan Prioritas Sosial
Di sisi belanja, pemerintah memang menjaga program perlindungan sosial tetap tinggi. Bansos meningkat dibanding tahun lalu, yang memberi bantalan bagi kelompok rentan di tengah ketidakpastian global.
Namun, belanja modal yang seharusnya memberi dorongan pertumbuhan jangka panjang justru berjalan lambat. Di sinilah kontradiksi muncul perlindungan sosial dijalankan agresif, tetapi investasi untuk pertumbuhan masa depan tertunda.
"Jika ini berlanjut, APBN hanya berfungsi sebagai alat penyangga jangka pendek tanpa menghasilkan pengganda ekonomi yang kuat," pungkasnya.