Banggar DPR Tolak Penambahan Anggaran Sebesar Rp 14,9 Triliun untuk Otorita IKN pada tahun 2026
Badan Anggaran DPR menolak permohonan penambahan anggaran sebesar Rp 14,92 triliun untuk Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).
Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak permohonan tambahan anggaran untuk Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diajukan sebesar Rp 14,92 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026. Keputusan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR, Zulfikar Arse Sadikin, dalam rapat kerja (raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pemerintah pada hari Senin, 15 September 2025.
Selain Otorita IKN, Banggar juga menolak usulan tambahan anggaran 2026 dari lima mitra kerja lainnya, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan Ombudsman RI. Kementerian PANRB mengajukan permohonan tambahan sebesar Rp 80,4 miliar, BKN sebesar Rp 500 miliar, LAN sebesar Rp 55,6 miliar, ANRI sebesar Rp 148,1 miliar, dan Ombudsman sebesar Rp 199,3 miliar.
"Namun demikian, kita dapat surat dari Banggar tertanggal 11 September 2025 terkait penyampaian hasil pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2025. 8 mitra kerja kita berdasarkan surat ini tidak mendapatkan tambahan apapun dari usulan tambahan yang diajukan," ungkap Zulfikar.
Dengan keputusan ini, Komisi II DPR RI menetapkan pagu anggaran 2026 untuk Kementerian PANRB sebesar Rp 392,98 miliar, BKN Rp 639,46 miliar, LAN Rp 293,34 miliar, ANRI Rp 279,33 miliar, Ombudsman RI Rp 251,97 miliar, dan Otorita IKN Rp 6,22 triliun.
China sedang mempertimbangkan untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Di luar APBN, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelumnya telah mendapatkan kunjungan resmi dari Pemerintah Provinsi Anhui, Tiongkok. Kunjungan ini merupakan langkah awal bagi Pemerintah Anhui untuk mengeksplorasi peluang investasi, terutama di sektor infrastruktur dan perumahan di IKN. Anhui dikenal sebagai salah satu provinsi di China yang unggul dalam industri manufaktur dan semen. Selain itu, provinsi ini juga berkontribusi dalam pembangunan transportasi modern, termasuk keterlibatannya dalam produksi sarana Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Jakarta-Bandung (Whoosh).
Liu Xiaohua, Deputy Director-General dari Department of Housing and Urban-Rural Development of Anhui Province, menyatakan bahwa provinsinya siap untuk memperluas jalur kerja sama. Kesiapan ini menunjukkan komitmen Anhui dalam menjalin hubungan yang lebih erat dengan Indonesia, khususnya dalam pengembangan infrastruktur yang sangat dibutuhkan di IKN. Dengan potensi yang dimiliki, diharapkan kolaborasi ini dapat meningkatkan investasi dan mempercepat pembangunan di kawasan tersebut.
Akan saya pelajari terlebih dahulu
Di Provinsi Anhui, saat ini terdapat banyak pengusaha besar yang aktif di sektor manufaktur dan berbagai bidang lainnya. Kami berharap, melalui penjajakan investasi yang dilakukan hari ini, kami dapat memahami lebih dalam mengenai potensi yang ada di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan menghadirkan investor yang tepat dari Anhui untuk berkontribusi dalam pembangunan IKN," ungkap Liu beberapa waktu lalu.
Menanggapi pernyataan tersebut, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Sudiro Roi Santoso, menegaskan bahwa IKN memberikan peluang investasi yang sangat luas. "Saat ini, sudah ada beberapa investor dari Tiongkok yang telah menanamkan modal di sektor perhotelan. Kami sangat menyambut baik minat dari Provinsi Anhui, khususnya dalam hal investasi perumahan untuk masyarakat dengan beragam tingkat penghasilan," jelas Sudiro Roi.