Bambang: Bappenas lebih kritis, tiap kebijakan harus ada hasil
Bambang ingin membawa Bappenas menjadi lembaga birokrat pemerintah yang kritis.
Bambang Brodjonegoro saat ini resmi menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggantikan Sofyan Djalil. Usai serah terima jabatan, Bambang ingin membawa Bappenas menjadi lembaga birokrat pemerintah yang kritis.
"Saya ingin buat Bappenas menjadi lembaga atau birokrat yang kritis. Artinya selalu bertanya, selalu ingin tahu. Kalau kita buat kebijakan ini hasilnya ada atau enggak. Ada gunanya apa enggak. Buang-buang duit ada gunanya apa enggak. Kedua, menjadi birokrat pemikir," kata Bambang di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis ( 28/7).
Bambang berharap, banyaknya pegawai terdidik hingga lulusan S3 di Bappenas mampu menjadi peluang bagi pemerintah untuk dapat merencanakan program pembangunan jangka panjang.
"Hal ini harus dimanfaatkan oleh Kementerian PPN dalam menyusun rencana program. Rasio S3 dibanding jumlah pegawai Bappenas adalah yang tertinggi di antara kementerian. Jadi ini kesempatan," jelasnya.
Dia juga berharap ilmu yang selama ini dipelajari selama kuliah di bidang ekonomi pembangunan dapat bermanfaat.
"Ini satu bekal saya untuk memulai bekerja sebagai Kepala Bappenas yang fokus pada perencanaan. Dan dirinya juga berharap kerja sama karena kita mempunyai spirit yang sama," tutupnya.
Baca juga:
Sofyan Djalil: Bambang kompeten di Bappenas, saya yang salah arah
Resmi jadi bos Bappenas, Bambang bakal evaluasi program kemiskinan
Jadi Menko Polhukam, Wiranto klaim langsung mundur dari Ketum Hanura
Rizal Ramli & Luhut: Menteri Susi itu Angelina Jolie-nya Indonesia
Taufik soal Sri Mulyani: Masalah Century di DPR sudah selesai
Jonan berbisik ke Budi Karya: Lakukan upaya perbaikan SDM
Baca juga:
Sofyan Djalil: Bambang kompeten di Bappenas, saya yang salah arah
Bappenas: proyek lama lebih dilirik peserta tax amnesty
Bappenas blokir anggarannya dalam APBNP 2016 sebesar Rp 62,24 M
Pembentukan komite keuangan syariah tinggal tahap harmonisasi
Pemerintah sesumbar ekonomi RI tumbuh di atas 5 persen
Pemerintah dan DPR sepakati pertumbuhan 5,1 persen di RAPBN-P 2016
Revitalisasi peran Bappenas tunggu Peraturan Pemerintah