Anggota DPR Desak Pemerintah Perkuat Daya Saing Industri Alas Kaki Nasional
Anggota DPR RI Komisi VII, Novita Hardini, mendesak pemerintah untuk memberikan perhatian khusus guna memperkuat daya saing **industri alas kaki nasional** yang kini tertekan tarif ekspor AS dan ancaman barang ilegal.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi VII, Novita Hardini, menyoroti pentingnya perhatian serius pemerintah terhadap **industri alas kaki nasional**. Ia menekankan perlunya langkah konkret untuk memperkuat daya saing sektor ini di pasar global. Pernyataan ini disampaikan Novita di Jakarta pada Jumat (14/11), menyusul kunjungannya ke salah satu perusahaan produsen alas kaki di Tangerang, Banten.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat langsung kondisi industri padat karya dan menyerap aspirasi terkait tantangan serta peluang yang ada. Menurut Novita, **industri alas kaki** memiliki potensi besar namun sedang menghadapi tekanan signifikan. Tekanan ini terutama berasal dari tarif ekspor sebesar 19 persen yang diterapkan Amerika Serikat terhadap produk asal Indonesia.
Tarif ekspor yang tinggi tersebut secara langsung telah memukul pendapatan ekspor dan melemahkan daya saing produk Indonesia. Oleh karena itu, Novita mendesak pemerintah untuk segera melakukan negosiasi ulang guna meringankan beban industri. Selain itu, ancaman impor ilegal dan maraknya fenomena thrifting juga menjadi perhatian utama yang merusak pasar dalam negeri.
Tekanan Tarif Ekspor dan Daya Saing Global Industri Alas Kaki Nasional
Novita Hardini menegaskan bahwa penetapan tarif 19 persen oleh Amerika Serikat telah memberikan dampak langsung yang merugikan. "Penetapan tarif 19 persen langsung memukul daya saing industri nasional," kata Novita dalam keterangannya. Kondisi ini membuat produk alas kaki Indonesia kesulitan bersaing di pasar internasional, khususnya di salah satu pasar terbesar seperti AS.
Penurunan pendapatan ekspor akibat tarif ini berpotensi menghambat pertumbuhan **industri alas kaki nasional** secara keseluruhan. Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah proaktif untuk mengatasi hambatan perdagangan ini. Negosiasi ulang tarif ekspor menjadi krusial agar industri dapat kembali bernapas lega dan meningkatkan volume penjualan ke luar negeri.
Selain itu, dukungan pemerintah dalam memfasilitasi akses pasar dan mengurangi hambatan non-tarif juga diperlukan. Membangun hubungan diplomatik yang kuat dengan negara tujuan ekspor dapat membuka peluang baru bagi produk alas kaki Indonesia. Ini akan membantu menjaga keberlangsungan dan ekspansi **industri alas kaki** di kancah global.
Insentif Fiskal, Keberlanjutan, dan Penanganan Impor Ilegal untuk Industri Alas Kaki
Dalam kunjungannya, Novita juga mengapresiasi upaya keberlanjutan yang dilakukan oleh perusahaan produsen alas kaki tersebut. Diketahui bahwa 95 persen bahan baku yang digunakan sudah ramah lingkungan dan dapat didaur ulang. Pencapaian ini, menurut Novita, harus didukung penuh oleh pemerintah melalui pemberian insentif.
"Industri padat karya ini menyerap begitu banyak tenaga kerja. Pemerintah harus hadir memberi perhatian lebih dan insentif fiskal yang nyata," ujarnya. Insentif fiskal ini dapat berupa keringanan pajak atau subsidi yang mendorong praktik produksi berkelanjutan. Dukungan ini penting untuk menjaga stabilitas lapangan kerja yang disediakan oleh **industri alas kaki** yang bersifat padat karya.
Namun, di tengah kemajuan tersebut, Novita mengingatkan adanya ancaman serius dari impor ilegal dan maraknya thrifting atau belanja barang bekas. Kedua fenomena ini dinilai sangat memukul **industri alas kaki nasional** dalam negeri. Ia menekankan perlunya pengetatan pengawasan dan penegakan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk membendung masuknya barang-barang ilegal.
"Impor ilegal dan thrifting yang melanggar aturan itu merusak pasar. Pemerintah harus bertindak tegas sesuai aturan serta regulasi yang ada," tegas Novita. Langkah-langkah tegas ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang adil bagi produsen lokal. Perlindungan pasar domestik dari barang ilegal adalah kunci untuk menjaga kelangsungan hidup UMKM dan industri lokal.
Komitmen Pemerintah untuk Produk Dalam Negeri dan Keberlanjutan Industri Alas Kaki
Novita Hardini menekankan bahwa pemerintah harus memfokuskan perhatian pada produk dalam negeri dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini krusial agar keberadaan produk impor ilegal dan thrifting tidak membunuh industri lokal yang sudah ada. Dukungan terhadap UMKM dapat dilakukan melalui program pelatihan, akses permodalan, dan promosi produk.
Ia berharap pemerintah berkomitmen penuh untuk mendukung **industri alas kaki nasional** melalui kolaborasi berbagai pihak. Kolaborasi ini penting untuk menjaga keberlanjutan industri, terutama mengingat sektor ini merupakan salah satu motor terbesar penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat sangat dibutuhkan.
"Industri kuat, tenaga kerja terlindungi, bangsa kita berdaulat di pasar global. Itu yang harus kita jaga bersama," tambah Novita. Visi ini menggarisbawahi pentingnya peran strategis **industri alas kaki** tidak hanya untuk ekonomi, tetapi juga untuk kedaulatan bangsa. Dengan dukungan yang tepat, industri ini dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.
Sumber: AntaraNews