Wamendagri Soal Kepala Daerah Dipilih DPRD: Cari Akar Masalah Biaya Politik Tinggi
Wamendagri memastikan, pemerintah tidak akan terburu-buru menentukan kebijakan terkait hal tersebut.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya memastikan pemerintah tengah mendalami kajian soal pemilihan kepala daerah melalui penunjukan langsung DPRD. Menurut Bima, wacana pemilihan kepala daerah tidak langsung itu sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo saat menyampaikan pidatonya di hari ulang tahun ke-60 Partai Golkar beberapa waktu lalu.
"Jadi, presiden sudah melontarkan wacana mengenai sistem pemilihan kepala daerah. Ini didasari dari atensi presiden yang luar biasa atas fakta yang berkembang di tengah masyarakat," kata Bima di SMA 34 Jakarta, Selasa (17/12).
Alasan
Bima menjelaskan, fakta dimaksud adalah biaya pemilihan kepala daerah yang tidak murah. Apalagi, hal itu dijalankan usai rangkaian pemilihan presiden dan pemilu legislatif. Maka dari itu, Prabowo meminta jajarannya untuk melakukan kajian bagaimana jika pemilihan kepala daerah nantinya berupa penunjukkan oleh DPRD.
“Presiden memerintahkan untuk mulai melakukan kajian, kita berkolaborasi juga dengan teman-teman kampus dan peneliti karena akan ada banyak opsinya dan pemilihan di DPRD adalah salah satu opsi,” jelas Bima.
Namum Bima memastikan, pemerintah tidak akan terburu-buru menentukan kebijakan terkait hal tersebut. Sebab saat ini pemerintah dedang melakukan identifikasi akar masalah mengapa pemilu memakan biaya politik yang tinggi. Dia yakin, jika akarnya ditemukan maka semua masalah akan tersambung dengan sebuah solusi yang baik.
“Jangan sampai akar masalahnya apa kemudian solusinya ke mana, harus nyambung semua. Jadi, akar masalah politik uang harus kita ketahui seperti apa. Kenapa menjadi biayanya tinggi," kata Bima.
Awal Mula Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD
Sebagai informasi, Wacana kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat. Wacana tersebut kembali digulirkan Presiden Prabowo Subianto dengan dalih efisiensi anggaran.
Menurut dia, anggaran besar yang digunakan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bisa dialihkan untuk memberi makan anak-anak hingga perbaikan sekolah.
Diketahui, isu ini bukan hal baru dalam politik Indonesia. Gagasan serupa juga sempat mengemuka di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mendapat dukungan dari sejumlah tokoh politik, termasuk Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kala itu Bambang Soesatyo (Bamsoet).