'Sering Kali yang Bikin Gaduh adalah Menteri-Menteri Eranya Jokowi'
Prabowo harus turun tangan menyelesaikan persoalan para menterinya.
Sejumlah menteri di Kabinet Merah-Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, diketahui pernah membuat kebijakan kontroversial yang berujung gaduh di masyarakat.
Terbaru adalah terkait sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara. Sengketa ini menjadi isu nasional dan sorotan banyak pihak. Dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri yang dipimpin Tito Karnavian mengeluarkan keputusan empat pulau itu masuk wilayah Sumut.
Namun pada akhirnya, Istana mengambil alih kasus ini. Presiden Prabowo lantas memutuskan bahwa empat pulau itu merupakan bagian Aceh. Hal ini berdasarkan dokumen-dokumen yang tersimpan di gedung arsip Kemendagri.
Bukan cuma sekali terjadi kegaduhan di ruang publik. Tercatat, ada lima kebijakan yang dibuat para menterinya berakibat pembatalan dari Prabowo.
Kebijakan tersebut di antaranya pembatalan kenaikan PPN 12 persen, batalkan larangan pengecer menjual gas 3 Kg, percepat pengangkatan CASN, mencabut izin tambang nikel di Raja Ampat, dan sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara.
Pengamat politik Efriza berpandangan, para menteri yang sering membuat gaduh merupakan menteri-menteri eranya Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang kembali menjabat atau dipercaya Prabowo untuk tetap bekerja di pemerintahan.
Hal tersebut menunjukan, bahwa kinerja para menteri era Jokowi tidak seirama dengan pemerintahan Prabowo.
"Jelas kebijakan ini tidak seirama dengan Presiden Prabowo. Sering kali yang bikin gaduh adalah menteri-menteri eranya Jokowi yang mereka juga dekat dengan Jokowi, memungkinkan koordinasi Presiden terhadap para pembantunya yang dekat dengan Jokowi tidak begitu ketat dan tegas untuk satu irama, sehingga yang terjadi Pemerintahan ini terlihat sering kali gaduh," kata Efriza saat dihubungi merdeka.com, Kamis (19/6).
Selain itu, Efriza berpandangan Prabowo tidak tegas dalam mengawasi kinerja para menteri era Jokowi. Menurut analisa dia, hal itu karena Prabowo ingin menjaga hubungan dengan Jokowi.
"Prabowo diyakini juga kurang mengawasi kinerja menteri-menterinya, juga berani bersikap tegas terhadap kinerjanya menterinya yang tidak becus, ditenggarai karena kekhawatiran rusaknya hubungan harmonis antara Jokowi dan Presiden Prabowo," ujar dia.
"Sehingga penyelesaiannya melalui viral, melalui masukan masyarakat, akhirnya Prabowo berani memutuskan keberpihakan yang tepat. Sikap menunggu viral baru memutuskan ditenggarai solusi agar hubungan Presiden Prabowo dan Jokowi terus harmonis," sambungnya.
Sehingga, Prabowo akan menunggu reaksi masyarakat terhadap kebijakan para menteri Jokowi sebelum mengambil keputusan.
"Jadi rakyat digunakan diyakini Prabowo untuk memutus pengaruh Jokowi, sisi lain mengikuti kehendak publik juga menaikkan citra Pemerintah di mata publik dengan persepsi pro rakyat. Namun pilihan strategi ini juga berbahaya dapat menghadirkan persepsi Prabowo bukan pemimpin tegas, sebab ia benar-benar berada dalam pengaruh buruk Jokowi dan kroninya," imbuh Efriza.