Prabowo Pangkas BUMN dari 1.000 Jadi 250 Perusahaan, Targetkan Efisiensi dan Transparansi
Presiden Prabowo Subianto menargetkan rasionalisasi jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari 1.000 menjadi 250 perusahaan demi efisiensi dan transparansi. Kebijakan Prabowo pangkas BUMN ini diharapkan rampung dalam dua tahun.
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan target ambisius untuk merampingkan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara signifikan. Langkah strategis ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan aset negara yang vital. Target ini disampaikan dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta, pada hari Minggu.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah bertekad mewujudkan BUMN yang lebih rasional, efisien, dan akuntabel. Penataan ini diharapkan selesai dalam tahun ini, dengan target dua tahun ke depan BUMN bekerja lebih optimal dan memberikan kontribusi nyata untuk kesejahteraan rakyat.
Proses pembersihan dan penertiban BUMN sudah dimulai secara bertahap, di mana lebih dari 200 perusahaan telah ditutup dari total sekitar 1.000 BUMN yang ada. Penataan ini akan terus berlanjut hingga menyisakan sekitar 250 perusahaan saja, menandai perubahan besar dalam lanskap BUMN.
Rasionalisasi BUMN untuk Efisiensi Optimal
Prabowo menjelaskan bahwa jumlah BUMN yang terlalu banyak selama ini menimbulkan beban organisasi yang tinggi dan tidak efisien. Beban ini mencakup posisi direksi hingga komisaris di setiap perusahaan, terutama bagi entitas yang tidak menghasilkan keuntungan bagi negara. Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan perusahaan negara.
Presiden secara spesifik menyoroti dampak finansial dari banyaknya BUMN yang tidak produktif. "750 Dirut, 750 Direksi, kali 4 atau kali 5, 750 Komisaris kali 10. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa saudara-saudara. Ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung hanya bayar overhead," tegas Prabowo, menggarisbawahi pemborosan sumber daya.
Dengan mengurangi jumlah BUMN secara drastis, pemerintah berharap dapat memangkas biaya operasional yang tidak perlu dan mengalihkan fokus pada entitas yang strategis. Langkah ini diharapkan menciptakan struktur organisasi yang lebih ramping, fokus pada profitabilitas, serta kontribusi nyata kepada negara. Penataan ini menjadi prioritas utama kabinet saat ini untuk mencapai tata kelola yang lebih baik.
Target Ambisius dan Implementasi Penataan BUMN
Prabowo menargetkan pengurangan BUMN hingga tersisa sekitar 250 perusahaan, yang berarti lebih dari 750 BUMN akan ditutup dalam rangka penataan. Target ambisius ini disampaikan langsung kepada Kepala BP BUMN Dony Oskaria dalam acara tersebut, menunjukkan komitmen kuat pemerintah.
"Bagaimana Pak Dony? Ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250. Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup," kata Prabowo, menekankan skala perubahan yang akan dilakukan. Proses penataan ini diharapkan dapat segera diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Pemerintah berharap agar dalam dua tahun ke depan, BUMN dapat beroperasi dengan lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat secara maksimal. Penataan ini merupakan bagian integral dari visi pemerintah untuk mewujudkan tata kelola perusahaan negara yang lebih baik dan berkelanjutan.
Sinergi Inovasi dan Profitabilitas BUMN
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo menanggapi usulan para akademisi terkait alokasi sebagian laba BUMN untuk riset dan inovasi. Usulan ini dinilai positif oleh Presiden, namun ia menekankan pentingnya profitabilitas dan kesehatan finansial perusahaan sebagai prasyarat.
Prabowo menyatakan bahwa usulan tersebut baik, namun harus didukung oleh kemampuan BUMN untuk menghasilkan laba secara konsisten. "Ini bagus usulnya. Masalahnya, BUMN-BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih, Danantara terima kasih. Satu tahun ini sudah mulai ada laba," ujarnya, mengapresiasi kinerja positif yang mulai terlihat.
Hal ini mengindikasikan bahwa fokus utama saat ini adalah memastikan BUMN sehat secara finansial dan mampu menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Dengan demikian, alokasi dana untuk riset dan inovasi dapat dilakukan secara berkelanjutan dan memberikan dampak maksimal bagi kemajuan bangsa.
Sumber: AntaraNews