Pengamat: Tak Ikut Retret, Semakin Menegaskan Kepala Daerah PDIP Petugas Partai
PDIP mengeluarkan instruksi agar kepala daerahnya menunda untuk ikut retret di Magelang.
PDIP mengeluarkan instruksi agar kepala daerahnya menunda untuk ikut retret di Magelang, Jawa Tengah. Langkah PDIP dianggap berdampak negatif bagi kepala daerah yang merupakan kadernya.
“Implikasi negatifnya bagi Kader PDIP yang menjadi kepala daerah semakin menegaskan konotasi bahwa mereka adalah petugas partai, bukan petugas rakyat yang sudah memilih,” kata Pengamat Politik Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan saat dihubungi, Selasa (25/2).
Selain itu, sikap tersebut juga semakin menegaskan posisi PDIP sebagai oposisi terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Menurut Iwan, hal ini juga tentunya tak terlepas dari penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Saya menilai, secara kelembagaan PDIP menabuh genderang perang (menegaskan oposisinya terhadap pemerintah) tentu ini kaitannya dengan penahanan Hasto sebagai sekjend mereka oleh KPK,” ujar Iwan.
Hubungan PDIP dan Jokowi
Iwan menambahkan, terlepas dari kasus hukum yang menjerat Hasto, PDIP menganggap bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka yang akhirnya ditahan sangat besar muatan politiknya. Dan ini merupakan rangkaian konflik antara PDIP dengan Joko Widodo (Jokowi).
“Bagi PDIP, Jokowi lah aktor kekuatan politik di balik kasus ini. Sementara posisi Jokowi bersama rezim sekarang semakin mesra dan kuat, itu ditunjukkan dalam puncak HUT Gerindra beberapa hari yang lalu. Menurut saya, drama ini akan terus berlanjut ke episode-episode selanjutnya. Kita lihat saja ke depan, sampai di mana ujung konflik PDIP dengan Jokowi ini,” pungkasnya.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri diketahui mengeluarkan instruksi bagi seluruh kepala daerah PDIP agar menunda untuk ikut retreat di Magelang, Jawa Tengah.
Meski tidak semua mengikuti instruksi tersebut, sejumlah kader PDIP yang terpilih sebagai kepala daerah tetap mengikuti retret di Magelang.