Analisis: Megawati Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retret Prabowo, Langkah Menuju Oposisi?

Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai titah Megawati itu dapat dimaknai sebagai pernyataan untuk melangkah ke arah oposisi.

Instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri melarang para kepala daerah yang diusung partainya tidak mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah menimbulkan beragam spekulasi. Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai titah Megawati itu dapat dimaknai sebagai pernyataan untuk cenderung melangkah ke arah oposisi.

"Jika dalam 100 masa kerja Prabowo, geliat oposisi masih moderat, maka kebijakan menarik kader mereka dari retret adalah pernyataan terbuka untuk oposisi keras PDIP," kata Ray saat dikutip dari Antara, Jumat (21/1).

Menurutnya, langkah ini tak hanya sekadar disebabkan penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas perannya dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan.

Dia menilai Presiden RI Prabowo Subianto sudah seperti mengumumkan perpisahan pemerintah dengan PDIP.

Pasalnya, dalam acara rakernas Gerindra, Prabowo menyanjung Jokowi dan menyatakan tidak semua partai harus dalam satu barisan pemerintah.

Oleh karena itu, kata Ray, sikap PDIP yang sekarang merupakan respons atas pernyataan posisi Prabowo terhadap PDIP.

"Pidato dan teriakan hidup Jokowi ini seperti isyarat keras Prabowo bahwa pemerintahan Prabowo lebih memilih berkoalisi dengan Jokowi dibanding dengan PDIP," ujarnya.

Megawati Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retret

Megawati menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada hari ini, Kamis (20/2).

Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari ini, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Surat itu menyebut, "mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan".

Dalam surat itu juga, Megawati menginstruksikan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing.

"Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," tulis Megawati dalam surat itu.

Selain itu, Megawati juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional.

"Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call," sambungnya.