'PDIP Menabuh Gendang Perang dengan Mengeluarkan Instruksi Tidak Mengikuti Retreat'

Keputusan Megawati yang mengeluarkan perintah tersebut dinilai akan berdampak kepada kader PDIP yang telah resmi menjabat sebagai kepala daerah.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan perintah kepada seluruh kadernya untuk tidak mengikuti kegiatan retreat, yang diselenggarakan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Megawati meminta agar seluruh kepala daerah khususnya kader PDIP agar bersikap 'stand by' sampai ada instruksi lebih lanjut.

Keputusan Megawati yang mengeluarkan perintah tersebut dinilai akan berdampak kepada kader PDIP yang telah resmi menjabat sebagai kepala daerah. Di satu sisi keputusan Mega semakin memperjelas posisi PDIP dengan pemerintahan Prabowo Subianto.

"Ini mempertegas posisi PDIP sebagai opsisi, inikan istilah saya PDIP 'menabuh gendang perang' dengan mengeluarkan instruksi terkait PDIP agar tidak mengikuti retreat itu," kata Pengamat Politik Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan saat dihubungi merdeka.com, Sabtu (22/2).

Instruksi dari Ketum partai banteng bermoncong putih itu merupakan respons usai Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena tersandung kasus korupsi dan perintangan penydikan Harun Masiku.

Namun demikian, masih ada saja sejumlah kepala daerah dari kader PDIP yang tetap kukuh ikut agenda retreat tersebut.

"Mestinya Ibu Mega lebih bijak sebagai tokoh Bangsa. Mestinya dipisahkan urusan hukum yang dialami Hasto dengan reatret Kepala Daerah," lugas Iwan.

Iwan menilai, keputusan Megawati melarang kader ikut retreat bakal membawa konsekuensi ke depannya. Terlebih Prabowo saat ini membutuhkan kekompakan dalam menyukseskan program nasional.

"Menurut saya, instruksi resmi Megawati melalui surat itu pasti memiliki konsekuesi secara internal jika tidak dipatuhi oleh kader partai yang sudah menjadi kepala daerah," ucap Iwan.

Selain itu, image petugas partai pun bakal kembali melekat kepada para kepala daerah dari PDIP. Padahal seharusnya mereka lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dan kepatuhan kepada pemerintahan.

"Jelas para kepala daerah ini akan tunduk pada Instruksi partai walaupun sudah resmi menjadi kepala daerah. Hal ini bisa dipahami bahwa mereka ini dibesarkan oleh PDIP melalui berbagai macam proses. Apalagi, soal ikut atau tidaknya retreat ini tidak memiliki sanksi yang keras terhadap para kepala daerah yang tidak ikut," pungkas Iwan.