Legislator DPR RI Soroti Pentingnya Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Responsif
Ketua Komisi II DPR RI menekankan penguatan tata kelola pemerintah daerah agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta peran BUMD dalam meningkatkan ekonomi lokal.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyerukan penguatan tata kelola pemerintah daerah yang akuntabel dan responsif. Hal ini bertujuan agar pemerintahan dapat lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan usai kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan pada Jumat, 20 Februari 2026.
Kunjungan kerja ini melibatkan bupati dan walikota se-Kalimantan Selatan, serta jajaran Komisaris dan Direktur Bank Kalimantan Selatan. Pertemuan penting tersebut berlangsung di Gedung Mahligai, Kota Banjarmasin. Ini menunjukkan komitmen DPR dalam memantau kinerja pemerintah daerah secara langsung.
Penguatan tata kelola ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara optimal di seluruh wilayah. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah dan BUMD dinilai krusial untuk pelayanan publik yang prima. Hal ini juga bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.
Fokus Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa tata kelola pemerintah daerah harus berjalan efektif dan transparan. Akuntabilitas menjadi kunci utama agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Ia ingin memastikan tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya publik.
Dalam kunjungannya di Banjarmasin, sinergi antara jajaran pemerintah daerah dan BUMD setempat dinilai sudah berjalan baik. Pola kolaborasi ini diharapkan dapat terus berlanjut untuk masa mendatang. Tujuannya adalah memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh.
Efektivitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintah daerah akan menciptakan kepercayaan publik yang tinggi. Ini juga mendukung pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Pengawasan dari DPR RI menjadi bagian penting dari upaya ini.
Peran Strategis BUMD dalam Perekonomian Lokal
Selain tata kelola pemerintahan, legislator juga menyoroti peran vital Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam ekonomi daerah. BUMD diharapkan tidak hanya mencari keuntungan perusahaan semata. Namun, juga harus memberikan terobosan program usaha yang memajukan masyarakat.
Rifqinizamy menjelaskan bahwa BUMD harus dikelola secara profesional dan berintegritas tinggi. Dengan demikian, BUMD dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berkelanjutan. Keberadaan BUMD diharapkan membawa dampak positif luas bagi kesejahteraan warga.
Sinergi antara pemerintah provinsi dan BUMD sangat penting untuk meningkatkan kualitas ekonomi daerah. Kolaborasi ini dapat menciptakan peluang baru dan mendorong inovasi. Ini semua demi kemakmuran bersama dan pembangunan ekonomi yang merata.
Sumber: AntaraNews