Keluarkan Surat Edaran, PDIP Ancam Pecat Kader yang Terlibat Korupsi
Larangan tersebut diterbitkan menjelang Rakernas PDIP yang digelar di Beach City Internasional Stadium (BCIS) Jakarta Utara pada 10-12 Januari 2026.
DPP PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan surat edaran yang melarang keras seluruh kadernya menyalahgunakan kekuasaan maupun melakukan tindak pidana korupsi. Larangan tersebut diterbitkan menjelang Rakernas PDIP yang digelar di Beach City Internasional Stadium (BCIS) Jakarta Utara pada 10-12 Januari 2026.
Larangan ini tertuang dalam Surat Internal No. 508/IN/DPP/I/2026 tertanggal 9 Januari 2026. Dalam surat tersebut, kader PDIP diminta untuk tidak meminta uang pada pihak mana pun dengan alasan akan mengikuti kegiatan partai.
"Di edaran yang kami buat sebelum pelaksanaan Rakernas, ditulis larangan tegas terhadap kader untuk melakukan korupsi. Termasuk di antaranya agar tidak meminta uang pada pihak mana pun dengan alasan akan mengikuti kegiatan partai, khususnya untuk penyelenggara negara," kata Sekretaris Jendera PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta, Sabtu (10/1).
Dia mengatakan instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sangat jelas dalam menjaga marwah partai. Surat tersebut menginstruksikan empat poin utama bagi seluruh anggota fraksi di DPR RI hingga DPRD, pengurus DPD/DPC, serta kepala daerah kader partai.
Pertama, Menjaga Kehormatan: Menjalankan amanat Kongres VI untuk menjaga nama baik dan kewibawaan partai.
Kedua, Larangan Korupsi: Kader dilarang keras menyalahgunakan wewenang dalam jabatan untuk terlibat korupsi dalam bentuk apa pun.
Instruksi Selanjutnya
Ketiga, Nol Toleransi, di mana Partai tidak memberikan toleransi terhadap perbuatan yang mencederai kepercayaan rakyat.
Keempat, Sanksi Pemecatan, di mana DPP akan memberikan sanksi organisasi tertinggi berupa pemecatan bagi kader yang terbukti secara hukum melakukan korupsi.
Juru Bicara PDIP Guntur Romli menuturkan bahwa Rakernas yang dibuka hari ini di Beach City International Stadium, Ancol, akan menjadi forum strategis untuk membahas penguatan penegakan hukum yang independen. PDIP juga menekankan pentingnya edukasi antikorupsi melalui sekolah partai serta transparansi pendanaan politik.
Langkah ini juga dipandang penting untuk memperbaiki tata kelola di sektor Sumber Daya Alam dan Kehutanan guna mencegah bencana alam, seperti yang terjadi di wilayah Sumatera. PDI Perjuangan berharap penegasan ini menjadi pedoman yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh kader.