Jokowi Bakal Turun Gunung, Hasto Singgung soal Pertanggung Jawaban
Hasto mengatakan perhatian publik seharusnya tidak hanya tertuju pada aktivitas turun ke lapangan, tetapi juga pada dampak kebijakan yang ditinggalkan.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menyinggung pentingnya pertanggungjawaban seorang pemimpin atas kebijakan yang pernah diambil kala menjabat. Hal ini disampaikan Hasto saat menanggapi rencana Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke sejumlah daerah.
Hasto mengatakan perhatian publik seharusnya tidak hanya tertuju pada aktivitas turun ke lapangan, tetapi juga pada dampak kebijakan yang ditinggalkan dan masih dirasakan hingga saat ini.
"Ya tapi kita melihat sekarang kan Presiden Prabowo kita lihat menghadapi berbagai persoalan fiskal. Itu bukan karena dari Presiden Prabowo tapi karena juga akibat-akibat sebelumnya," kata Hasto di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (1/6).
Ia menyoroti sejumlah kebijakan yang dinilainya turut memengaruhi kondisi fiskal dan ekonomi nasional saat ini. Hasto menyinggung sejumlah kebijakan Jokowi, meliputi penggunaan anggaran bantuan sosial jelang Pemilu, hingga kebijakan pemindahan ibu kota negara.
"Bagaimana saat itu misalnya untuk kepentingan elektoral dipakai belanja Bansos yang begitu besar, dalam hitungan para pengamat-pengamat politik luar itu mencapai lebih dari US$ 13 miliar," ujarnya.
Selain itu, Hasto juga mengkritik pelaksanaan kebijakan hilirisasi Jokowi yang menurutnya belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Ia menilai sejumlah kebijakan ekonomi justru lebih banyak menguntungkan kelompok tertentu.
"Kemudian belanja-belanja infrastruktur yang tidak memberikan suatu multiplier effect, pemindahan ibu kota, kebijakan hilirisasi yang ternyata hanya menguntungkan suatu oligarki," kata Hasto.
Dampak Kebijakan
Menurut dia, berbagai persoalan tersebut pada akhirnya akan menjadi perhatian masyarakat. Ia menilai publik berhak mempertanyakan dampak dari kebijakan yang pernah diambil oleh para pemimpin nasional karena berpengaruh terhadap kondisi hukum, politik, ekonomi, dan demokrasi saat ini.
"Ini yang kemudian digugat. Ini kerusakan-kerusakan sistem hukum, sistem politik, sistem demokrasi itu pasti nanti rakyat akan bertanya," ujarnya.
Ukuran Kepemimpinan Tak Diukur Turun ke Lapangan
Hasto menyebut bahwa ukuran kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh aktivitas turun ke tengah masyarakat. Namun, kata dia berkaitan dengan kesediaan seorang pemimpin untuk mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan yang pernah dibuat selama menjabat.
"Jadi turun ke bawah bukan persoalan elektoral tapi harusnya pertanggungjawaban seorang pemimpin," kata Hasto.