DPRD NTB: Tim Percepatan Gubernur NTB Dianggap Representatif, Bukan Sekadar Stafsus!
Komisi I DPRD NTB menilai Tim Percepatan Gubernur NTB yang baru dibentuk sangat representatif, berbeda dengan stafsus, dan siap mengakselerasi pembangunan daerah.
Komisi I Bidang Pemerintahan Hukum dan HAM DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan apresiasi terhadap pembentukan Tim Percepatan Gubernur NTB. Tim yang baru saja dibentuk ini dinilai sangat representatif dan memiliki komposisi anggota yang kompeten. Penilaian positif ini disampaikan mengingat pentingnya peran tim dalam mengakselerasi pembangunan di wilayah NTB.
Ketua Komisi I DPRD NTB, Moh Akri, menyatakan bahwa tim tersebut terdiri dari berbagai latar belakang yang mumpuni. Anggota tim meliputi akademisi, perwakilan organisasi non-pemerintah (NGO), serta mantan birokrat yang berpengalaman. Keberadaan individu-individu ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan daerah.
Pembentukan Tim Percepatan ini menjadi langkah strategis Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, untuk memastikan program-program prioritas berjalan efektif. Dengan dukungan dari tim yang solid dan representatif, proses pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini juga menjadi fokus utama dari pemerintah daerah saat ini.
Tim Percepatan: Representatif dan Berbeda dari Stafsus
Moh Akri menegaskan bahwa Tim Percepatan Gubernur NTB memiliki karakteristik yang berbeda secara fundamental dari staf khusus (stafsus) pada periode pemerintahan sebelumnya. Perbedaan ini terletak pada fokus dan cakupan tugas yang diemban oleh masing-masing entitas. Tim percepatan lebih menekankan pada penyelesaian dan akselerasi proyek pembangunan.
Menurut Akri, "Berbeda antara stafsus dan tim percepatan. Kalau stafsus itu staf yang di khusus kan, kalau ini kan tim percepatan lebih pada penekanan pembangunan bisa berjalan cepat, dapat diselesaikan." Pernyataan ini menggarisbawahi fungsi utama tim yang berorientasi pada hasil konkret. Kehadiran tim ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak bagi berbagai inisiatif pembangunan di NTB.
Keanggotaan tim yang beragam, mencakup akademisi, NGO, dan mantan birokrat, menjamin perspektif yang luas dan keahlian yang mendalam. Kualifikasi ini menjadikan Tim Percepatan Gubernur NTB mampu menganalisis masalah dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian, solusi yang ditawarkan diharapkan lebih komprehensif dan efektif dalam mengatasi tantangan pembangunan.
Akri juga menambahkan bahwa pembentukan tim ini tidak akan tumpang tindih atau melampaui kewenangan organisasi perangkat daerah (OPD). Sebaliknya, Tim Percepatan ini akan bekerja secara sinergis untuk membantu dan mendukung kinerja para OPD. Kolaborasi ini penting untuk memastikan semua program dapat berjalan lancar dan terkoordinasi dengan baik.
Dukungan DPRD dan Peran dalam Percepatan Pembangunan
DPRD NTB, melalui Komisi I, menyatakan tidak akan mempersoalkan pembentukan Tim Percepatan Gubernur NTB ini. Penilaian positif dari DPRD menunjukkan adanya dukungan legislatif terhadap inisiatif eksekutif dalam upaya mempercepat pembangunan daerah. Hal ini menciptakan iklim kerja yang kondusif antara kedua lembaga.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, telah menetapkan sebanyak 15 orang untuk masuk dalam Tim Percepatan ini. Mereka bertugas membantu pelaksanaan tugas dan program prioritas kepala daerah. Jumlah anggota yang memadai ini diharapkan dapat mencakup berbagai sektor dan isu penting yang menjadi fokus pembangunan di NTB.
Penjabat Sekda NTB, Lalu Moh. Faozal, menjelaskan bahwa pembentukan tim percepatan merupakan kebijakan yang lumrah bagi seorang gubernur. "Di semua fase pemerintahan itu pasti ada orangnya, itu kan bagian dari, dan pasti ada kebutuhan," kata Faozal. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa tim semacam ini merupakan bagian integral dari strategi pemerintahan untuk mencapai tujuan pembangunan.
Faozal juga membantah spekulasi bahwa tim percepatan ini dibentuk untuk mengakomodasi mantan tim sukses pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2024. "Kata siapa, nggak ada," tegasnya. Ia menekankan bahwa tim ini murni dibutuhkan untuk membantu kerja-kerja prioritas Gubernur NTB. Meskipun demikian, Faozal belum bisa membeberkan besaran gaji yang akan diterima oleh anggota tim percepatan tersebut.
Sumber: AntaraNews