WNI Jadi Korban TPPO di Myanmar, Ketua DPR: Keselamatan Harus Jadi Prioritas

Pemerintah diminta serius menangani kejahatan perdagangan orang karena kasus TPPO sudah seringkali berulang.

Warga Negara Indonesia diduga kembali menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) akibat tertipu tawaran kerja dari teman.

Hal ini menjadi sorotan Ketua DPR Puan Maharani dan meminta Pemerintah bersama aparat keamanan segera menyelamatkan WNI tersebut.

“Pemerintah bersama pihak kepolisian dan instansi terkait harus segera menyelamatkan warga kita yang disandera di Myanmar. Keselamatan korban harus menjadi prioritas,” tegas Puan, Selasa (13/8).

Kasus ini berawal dari laporan keluarga korban ke Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Dengan iming-iming gaji besar, korban SA (27) ternyata dibawa ke Myanmar dan diduga menjadi korban TPPO.

Laporan keluarga pun ditindaklanjuti oleh Satgas TPPO Bareskrim Mabes Polri dan Kementerian Luar Negeri pun juga telah koordinasi dengan otoritas Myanmar.

Dalam hal ini, Puan berharap agar korban dapat segera dievakuasi mengingat SA disekap di wilayah Myawaddy yang sulit dijangkau karena dikuasai kelompok bersenjata.

“Ini harus menjadi perhatian serius, karena kondisi dan situasinya cukup membahayakan. Kerja sama dengan Pemerintah dan otoritas keamanan Myanmar harus dioptimalkan agar korban dapat segera dievakuasi,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Berdasarkan keterangan keluarga SA, pelaku mengancam dengan minta uang tebusan Rp 478 juta agar SA bisa pulang dengan selamat. SA pun juga mengaku disiksa sekelompok orang hingga tak diberi makan dan minum. Ia bahkan menyatakan dipukul dengan tongkat baseball.

Menurut Puan, kasus TPPO seperti ini sudah sering terjadi dan menimpa banyak WNI. Pemerintah diminta serius menangani kejahatan perdagangan orang karena kasus TPPO sudah seringkali berulang.

"Kasus TPPO ini kan seperti genom gunung es, satu yang terlihat tapi sebenarnya sudah banyak yang menjadi korban," ujar Puan.

Mantan Menko PMK ini pun terus mendorong pemerintah dan kepolisian untuk segera mencari jalan keluar agar kasus TPPO seperti ini tidak terulang kembali. Menurut Puan, perlu ada evaluasi dari pemerintah untuk mencari akar masalah dari kejahatan TPPO.

"Kita harus bisa mencari akar permasalahannya sehingga dapat menemukan solusi dari hulu ke hilir," pungkas Puan.

Reporter: Melia Cholilah