Wamenko Polkam Respons SBY soal TNI Aktif di Pemerintah: Tentu Ada Evaluasi
Pemerintah tengah melakukan pembahasan mengenai penyesuaian aturan yang berlaku terkait TNI aktif yang menduduki jabatan publik sipil di pemerintahan.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam), Lodewijk F Paulus menanggapi soal TNI aktif yang menduduki jabatan publik sipil. Menurutnya, hal itu bakal menjadi evaluasi pemerintah.
Presiden Ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sendiri sempat membahas soal anggota TNI yang mestinya pensiun terlebih dahulu jika ingin berpolitik.
“Tentang statement dari Pak SBY ya, tentunya kita akan lihat aturan yang berlaku. Dan ada tentunya ya, pemerintah ingin ada percepatan dan lain sebagainya,” kata Lodewijk di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (24/2).
Dia mengatakan, pemerintah tengah melakukan pembahasan mengenai penyesuaian aturan yang berlaku terkait TNI aktif yang menduduki jabatan publik sipil di pemerintahan.
“Yang jelas kita tunggu aturan-aturan yang berlaku ya, kita sesuaikan dengan aturan berlaku, yang tentunya tidak keluar dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah,” jelasnya.
“Artinya ada kebijakan, ada aturan, coba kita apa, sinkronasikan. Sehingga apa yang disampaikan Pak SBY tadi bisa kita lihat. Karena tadi kita bahas tentang perubahan Undang-Undang TNI, itu kan belum,” sambung Lodewijk.
UU TNI
Lodewijk meminta publik menunggu perkembangan lebih lanjut atas peraturan yang tengah digodok, termasuk soal perubahan UU TNI tersebut.
“Nanti kita akan lihat lah bagaimana tentang itu. Ya tentunya akan ada evaluasi. Contoh mungkin seperti Kabulog, oh apakah dia harus sipil? Kalau misalnya di situ ketentuannya sipil, maka yang bersangkutan harus mengajukan pensiun dini. Nah seperti itu kan,“ ujarnya.
“Oke, katakan Pak Jenderal mau pilih berbakti di pemerintah sipil dalam nama di Bulog, atau tetap di TNI? Kalau tetap di TNI monggo. Kalau mau di Bulog, karena ada katakan misi di situ, maka yang bersangkutan harus pensiun dini,” Lodewijk menandaskan.
SBY Singgung TNI Aktif di Pemerintahan
Ketua Mejelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyinggung perihal prajurit TNI yang memutuskan masuk pemerintahan di saat masih aktif bertugas.
Menurutnya, syarat seorang prajurit TNI masuk ke dalam politik adalah mundur dari dunia militer.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat memberi arahan kepada 38 Ketua DPD partai di kediamannya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat pada Minggu (23/2) lalu.
Dalam keterangannya, SBY memberikan contoh perjalanan politiknya di tahun 2001 usai diberhentikan Presiden Gus Dur dari jabatan Menko Polsoskam.
"Pada saat saya berada di luar pemerintahan pertengahan tahun 2001 saya dibebaskan dari posisi saya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Sosial dan Keamanan. Pembebasan itu saya terima dengan ikhlas, pasti Presiden Gus Dur memiliki pertimbangan tertentu yang baik untuk membebaskan saya dari posisi saya sebagai Menkopolsoskam atau kemudian menjadi Menkopolkam," ucapnya.
Munculnya Gagasan Partai Demokrat
SBY kemudian mendapat masukan dari Ventje Rumangkang untuk membuat partai sendiri sebagai bagian dari demokrasi.
"Ketika saya tidak berada di pemerintahan ada gagasan untuk mendirikan partai mendirikan yang kemudian partai Demokrat."
"Intinya, bapak mengapa kita tidak mendirikan partai politik karena kemarin Pak SBY kalah dalam pemilihan wakil presiden yang dipilih oleh MPR RI. Saya kalah. Saya pernah kalah dan kalah itu indah kalau kita dengan ikhlas menerima kekalahan itu kemudian berjuang lagi dengan tekad yang bulat," tegasnya.
Saran dari Ventje Rumangkang ternyata benar-benar ia pikir matang-matang, terlebih pada saat itu ia masih terbawa doktrin di militer terkait keputusan masuk ke dunia politik.
TNI Aktif Tabu Masuk Politik
SBY sempat menyinggung doktrin TNI yang menyebut prajurit aktif sangat tabu untuk masuk ke dunia politik praktis. Bagi SBY, seorang prajurit harus keluar dari TNI untuk bisa masuk ke dalam pemerintahan atau politik.
"Mendengar itu saya jadi ingat karena dulu waktu saya masih di militer dalam semangat reformasi TNI aktif itu tabu untuk memasuki dunia politik politik praktis."
"Itu salah satu doktrin yang kita keluarkan dulu pada saat reformasi ABRI yang saya menjadi tim reformasinya ketua tim reformasinya kami jalankan benar saya tergugah terinspirasi kalau masih jadi jenderal aktif misalnya jangan berpolitik kalau mau berpolitik pensiun," tandasnya.
SBY juga memberikan contoh saat putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan sejumlah kader Partai Demokrat eks TNI memilih mundur sebagai perwira TNI dan mulai fokus berkarier di pemerintahan.
"Oleh karena itu ketua umum AHY dan beberapa perwira militer yang kariernya dulu cemerlang cerah tapi ketika pindah pengabdian dari dunia militer ke dunia pemerintahan atau politik syaratnya harus mundur," kata SBY.